ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR RIdari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dijadwalkan masuk agenda Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, jumlah dukungan tersebut diketahui setelah pimpinan DPR melakukan rekapitulasi dokumen pengajuan yang diterima. Jumlah itu dinilai telah memenuhi persyaratan untuk mengusulkan penggunaan hak konstitusional DPR tersebut.

"Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang," ujar Saan, Rabu (11/11/2026).

Dukungan terhadap usulan HMP tersebut datang dari delapan fraksi dengan komposisi yang berbeda. Fraksi PKS tercatat memberikan dukungan terbanyak, yakni 28 anggota, disusul PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota.

Sementara itu, Fraksi NasDem dan Partai Demokrat masing-masing menyumbangkan 19 dan 18 anggota. Dukungan lainnya berasal dari Fraksi PKB sebanyak 18 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, serta PAN satu anggota.

Baca juga: Aksi Aliansi BEM Banyumas Raya Berlanjut hingga Malam, Tuntut Prabowo-Gibran Mudur

Saan menegaskan, jumlah pengusul telah melampaui batas minimal yang disyaratkan. Selain harus didukung sedikitnya 25 anggota DPR, pengajuan HMP juga wajib melibatkan anggota dari lebih dari satu fraksi.

"Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat," tegas politikus Partai NasDem tersebut.

Meski demikian, usulan tersebut masih harus melewati sejumlah tahapan kelembagaan sebelum diproses lebih jauh. Pimpinan DPR akan membawanya terlebih dahulu ke rapat pimpinan, kemudian diteruskan ke Badan Musyawarah (Bamus).

"Ini akan kami bawa ke pimpinan DPR RI, rapat pimpinan dan nanti akan kita Bamus-kan," jelas Saan.

Polemik Ijazah Gibran Jadi Materi Usulan HMP

Baca juga: Dasco Ungkap Dugaan Penyadapan Ilegal Dibahas Prabowo dan 10 Mantan Kapolri

Materi yang melatarbelakangi pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tersebut berkaitan dengan polemik ijazah Gibran. Dalam pertemuan bersama anggota DPR yang mengajukan usulan, Saan menyebut dasar yang digunakan merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Ketentuan tersebut mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum maupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kepala negara atau wakil kepala negara.

"Jadi, hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ungkapnya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pelaksanaan hak konstitusional, DPR RI memiliki tiga hak sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiganya meliputi hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan hak tersebut tertuang dalam UU MD3 serta Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Berdasarkan agenda Rapat Paripurna DPR RI yang diterima Parlementaria, pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR RI menjadi salah satu materi yang dijadwalkan dibahas pada Kamis (12/11/2026). Rapat paripurna juga akan memuat agenda pengesahan rancangan undang-undang tentang pembentukan undang-undang menjadi RUU inisiatif DPR serta persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU Statistik.

Baca juga: Komisi III DPR Desak Dalang Penyadapan Presiden Diungkap

Masuknya usulan HMP dalam agenda paripurna menjadi tahapan awal untuk menindaklanjuti aspirasi para anggota DPR yang telah menyampaikan dukungan.

Namun, substansi mengenai polemik ijazah Gibran dalam pengajuan tersebut masih merupakan materi dan pendapat para pengusul. Penilaian serta proses selanjutnya tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (*)