“Lapor Pak Amran” Bongkar Mafia Pupuk hingga Pangan Ilegal

Nasional
By Ariyani  —  On Jan 14, 2026
Caption Foto : Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. (Foto ; Dok. Kementan).

ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Dalam kurun waktu dua bulan terakhir, kanal pengaduan WhatsApp “Lapor Pak Amran” menjelma menjadi instrumen pengawasan publik yang efektif di sektor pertanian. Layanan yang diaktifkan kembali oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sejak 31 Oktober 2025 itu tak sekadar menampung keluhan, tetapi langsung berujung pada aksi tegas terhadap berbagai pelanggaran yang merugikan petani dan mengancam ketahanan pangan nasional.

Ribuan aduan masuk melalui nomor 0823-1110-9390 dari berbagai daerah di Indonesia. Isinya beragam, mulai dari permainan harga pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi (HET), peredaran pupuk palsu, pungutan liar bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga upaya penyelundupan komoditas pangan ilegal.

Baca juga: Kementan Gerak Cepat Pulihkan Sektor Pertanian Terdampak Banjir

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, kanal ini dirancang sebagai ruang partisipasi publik yang aman, dengan identitas pelapor dijamin kerahasiaannya. Ia mendorong petani dan masyarakat luas untuk tidak ragu melapor jika menemukan praktik menyimpang di lapangan.

“Negara tidak boleh absen ketika petani dirugikan. Mereka yang melapor adalah pahlawan pangan. Kontribusi mereka sangat besar bagi bangsa,” tegasnya.

Baca juga: Menaker Dorong Sertifikasi Profesi Lebih Inklusif, Murah, dan Menjangkau Penyandang Disabilitas

Salah satu temuan terbesar dari kanal pengaduan ini adalah pelanggaran HET pupuk bersubsidi. Sebanyak 190 pengecer dan distributor terbukti menjual pupuk di atas harga yang ditetapkan pemerintah. Mentan Amran tak ragu mengeluarkan ultimatum pencabutan izin usaha bagi pelaku pelanggaran. Ia juga menginstruksikan jajaran manajemen Pupuk Indonesia di seluruh wilayah untuk memperketat pengawasan distribusi agar pupuk benar-benar sampai ke petani sesuai aturan.

Tak hanya pupuk, laporan masyarakat juga berhasil menggagalkan masuknya 40,4 ton beras ilegal di Batam. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Kementerian Pertanian bergerak cepat bersama TNI, Polri, Bea Cukai, dan pemerintah daerah. Beras ilegal bahkan disegel sebelum kapal pembawanya bersandar di pelabuhan. Langkah cepat ini dinilai krusial untuk melindungi petani lokal dari persaingan tidak sehat sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional.

Baca juga: Dirjen Haji Tegaskan PPIH Harus Hadir Nyata, Layanan Jemaah Jadi Ukuran Keberhasilan

Kanal Lapor Pak Amran juga membuka tabir praktik pungutan liar bantuan traktor di 99 titik di berbagai daerah. Pelaku diketahui merupakan oknum staf Kementerian Pertanian yang mengaku sebagai pejabat tinggi dan meminta uang Rp50–100 juta per unit traktor kepada petani. Atas temuan ini, Mentan Amran langsung memerintahkan pemeriksaan internal. Pelaku mengakui perbuatannya, diberhentikan dari jabatannya, dan kasusnya diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk proses pidana.

Kasus lain yang berhasil diungkap adalah upaya penyelundupan 133,5 ton bawang bombai ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Laporan masyarakat menyebutkan komoditas tersebut dikirim tanpa dokumen karantina dari Pontianak. Tim gabungan Polrestabes Semarang, Balai Karantina, TNI, dan instansi terkait segera melakukan pemeriksaan dan mengamankan seluruh muatan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah masuknya organisme pengganggu tumbuhan serta menjaga keamanan pangan.

Baca juga: Muhammadiyah–UMY Resmikan Palestine Center for Global Peace, Perkuat Diplomasi Akademik untuk Perdamaian Dunia

Kanal Terbuka, Mafia Diperingatkan

Mentan Amran menegaskan layanan Lapor Pak Amran akan terus dibuka. Ia meminta laporan disampaikan secara jelas dan rinci agar dapat segera ditindaklanjuti.

Baca juga: Menkes Dorong Kemandirian Industri Kesehatan untuk Hadapi Krisis Global

“Nomor ini saya pegang langsung. Kita lawan mafia, koruptor, dan siapa pun yang merugikan sektor pertanian. Kita harus melindungi 160 juta petani Indonesia. Tidak ada ruang untuk main-main,” tuturnya.

Baca juga: Menag Dorong Masjid Jadi Pusat Pemberdayaan dan Kemanusiaan

Melalui kanal pengaduan ini, Kementerian Pertanian berharap pengawasan sektor pertanian dapat dilakukan secara kolektif, sehingga petani semakin terlindungi, pangan nasional aman, dan kedaulatan pangan Indonesia kian kokoh.

Bagikan:

Tulis Komentar

Komentar

Belum ada komentar.

Berita Unggulan

ORBIT VOX

Orbit-News.com membuka ruang bagi suara publik melalui rubrik Orbit Vox. Di sini, setiap pembaca dapat menyampaikan aspirasi, kritik, gagasan, maupun laporan terkait berbagai persoalan sosial yang terjadi di sekitar mereka. Kami percaya, partisipasi masyarakat adalah kunci untuk menghadirkan informasi yang lebih jernih, berimbang, dan bermanfaat bagi semua.

Belum ada data Orbit Vox.

Ikuti Kami

Dapatkan update terbaru melalui sosial media kami: