ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 293 santri Pondok Pesantren Mambaul Hikmah, Sidoarjo, Jawa Timur, diduga mengalami keracunan setelah menerima makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para santri dilaporkan mendapat perawatan di delapan rumah sakit, dengan beberapa di antaranya mengalami gejala berat.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, meminta pemerintah serius mengevaluasi keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, kejadian tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil karena menyangkut keselamatan penerima manfaat.

"Kalau benar 293 santri harus mendapatkan perawatan di delapan rumah sakit dan ada yang mengalami gejala berat, ini bukan persoalan kecil. Keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG," tegasnya, Rabu (2/9/2026).

Nurhadi menilai Badan Gizi Nasional (BGN) perlu mengevaluasi seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan baku, proses memasak, pengendalian suhu, penyimpanan, hingga distribusi.

Ia menegaskan penyebab dugaan keracunan di Sidoarjo tetap harus menunggu hasil laboratorium. Namun, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

Baca juga: APBD Perubahan Purbalingga 2026 Disepakati, Anggaran Rp2,05 Triliun Menyasar Kebutuhan Masyarakat

"Dari berbagai evaluasi sebelumnya, persoalan keamanan pangan MBG mencakup banyak hal, mulai dari higiene dan sanitasi dapur, kualitas bahan baku, proses memasak, pengendalian suhu makanan, penyimpanan, waktu antara makanan dimasak dan dikonsumsi, sampai distribusinya," ujarnya.

Nurhadi kemudian mendorong BGN melakukan audit nasional terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengawasan, menurutnya, harus dilakukan langsung di lapangan dan tidak sebatas pemeriksaan administratif. Pemeriksaan juga perlu mencakup kondisi dapur, bahan baku, peralatan, kualitas air, suhu penyimpanan, hingga distribusi makanan. BGN juga diminta memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, BPOM, dan pemerintah daerah.

Selain itu, ia mendorong penerapan sistem pelacakan atau traceability agar asal makanan dan bahan bakunya dapat segera diketahui ketika terjadi masalah.

"Kalau terjadi satu kasus, BGN harus bisa dengan cepat mengetahui makanan itu diproduksi di mana, bahan bakunya berasal dari siapa, siapa penjamah makanannya, kapan dimasak, bagaimana suhunya, kapan dikirim dan kapan dikonsumsi," katanya.

Sanksi Tegas Bagi SPPG yang Melanggar Standar Keamanan Pangan

Baca juga: Terungkap! 8 WNI Diduga Dijebak Lowongan Kerja Bergaji Besar, Berujung Jadi Tentara Rusia

Nurhadi juga meminta sanksi tegas bagi SPPG yang terbukti melanggar standar keamanan pangan. SPPG bermasalah dapat dihentikan sementara untuk dievaluasi dan diperbaiki, bahkan izin operasionalnya dicabut jika pelanggaran berat atau berulang.

"Kita semua mendukung program MBG karena tujuan program ini sangat baik. Tetapi jangan sampai program yang tujuannya meningkatkan gizi justru menimbulkan persoalan kesehatan karena aspek keamanan pangannya tidak dijaga dengan baik," tuturnya.

Menurut Nurhadi, makanan bergizi dan keamanan pangan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam program MBG.

"Prinsipnya sederhana: makanan bergizi harus sekaligus aman dikonsumsi. Jangan sampai masyarakat harus memilih antara mendapatkan gizi atau mendapatkan keamanan pangan. Keduanya adalah satu paket," tegasnya.

Ia berharap kasus di Sidoarjo menjadi momentum bagi BGN untuk memperketat pengawasan dan memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara konsisten di seluruh SPPG.

Baca juga: Industri Jawa Tengah Makin Berkembang, DPRD Soroti Serapan Tenaga Kerja Lokal

"Jangan hanya setelah terjadi kasus," pungkasnya. (*)