ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA — Kementerian Sosial memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) triwulan II tahun 2026 akan berlangsung lebih cepat dan akurat, menyusul rampungnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Volume 2 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengungkapkan bahwa data terbaru tersebut telah diserahkan lebih awal dari jadwal biasanya. Jika sebelumnya pembaruan data diterima setiap tanggal 20, kali ini Kemensos sudah menerima pada tanggal 10 April.

“Percepatan ini menjadi langkah penting agar penyaluran bantuan kepada masyarakat bisa dilakukan lebih dini,” kata Gus Ipul, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, pembaruan DTSEN yang dilakukan secara berkala setiap tiga bulan menjadi kunci dalam meningkatkan akurasi data penerima manfaat. Ia menilai kualitas data terus membaik dengan tingkat kesalahan yang semakin menurun dari waktu ke waktu.

Baca juga: Wacana “War Tiket Haji” Mencuat, PBNU Minta Kajian Mendalam dan Jaminan Keadilan Jemaah

Data terbaru ini akan menjadi dasar utama dalam penentuan penerima berbagai program bansos reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada triwulan kedua tahun ini.

Rekrutmen Peserta Didik Sekolah Rakyat

Tak hanya untuk bansos, DTSEN juga dimanfaatkan dalam proses rekrutmen peserta didik untuk program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026/2027. Berbeda dengan sistem pendaftaran umum, calon siswa akan dijaring langsung melalui pendekatan berbasis data, khususnya dari kelompok masyarakat pada Desil 1 dan Desil 2 atau kategori paling rentan.

“Pendekatannya bukan pendaftaran, melainkan penjangkauan langsung berbasis data,” jelas Gus Ipul.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa integrasi data antara DTSEN dan sistem kependudukan milik Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri juga terus diperkuat guna memastikan validitas identitas penerima bantuan.

Baca juga: Simulasi Sukses, Kartu Nusuk Dipastikan Aktif Sebelum Jemaah Tiba di Tanah Suci

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa hasil pemutakhiran terbaru menunjukkan adanya peningkatan jumlah data baik pada tingkat keluarga maupun individu.

Jumlah keluarga tercatat naik dari 95 juta menjadi 95,3 juta, sementara jumlah individu meningkat dari 289 juta menjadi 289,3 juta. Perubahan ini dipengaruhi oleh dinamika data kependudukan, termasuk angka kelahiran, kematian, serta reaktivasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Dalam proses pemutakhiran, kami mencatat ratusan ribu data kematian, namun juga terdapat penambahan dari kelahiran baru serta aktivasi kembali data kependudukan,” ungkapnya.

Selain itu, BPS juga menemukan adanya kesalahan inklusi (inclusion error) dalam penyaluran bansos. Tercatat sebanyak 11.014 keluarga penerima manfaat masuk dalam kategori yang seharusnya tidak menerima bantuan karena berada di kelompok ekonomi lebih tinggi.

Meski demikian, angka tersebut dinilai sangat kecil, hanya sekitar 0,06 persen dari total 18,15 juta penerima bansos pada triwulan pertama.

Baca juga: BPJPH Wajibkan Sertifikasi Halal Sektor Logistik pada 2026, UMKM Didorong Lebih Kompetitif

“Temuan ini menunjukkan bahwa akurasi data semakin baik dan penyaluran bansos semakin tepat sasaran,” pungkasnya.