ORBIT-NEWS.COM, KARANGANYAR – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mematangkan kesiapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Salah satu langkah yang dilakukan yakni meningkatkan kemampuan bendahara koperasi melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi agar pengelolaan keuangan berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.

Program tersebut menyasar sekitar 5.040 bendahara koperasi yang dibagi dalam 168 angkatan. Hingga 29 Oktober 2026, pelatihan telah terlaksana sebanyak 48 angkatan dan ditargetkan rampung pada akhir November 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, KDKMP memiliki peran strategis dalam mendorong perputaran ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Karena itu, dukungan pemerintah pusat, termasuk alokasi sumber daya dan pembangunan infrastruktur, harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang mampu mengelola koperasi secara profesional.

“Keberhasilan koperasi tidak hanya bergantung pada tersedianya modal dan infrastruktur, tetapi juga pada kualitas pengelolaan, akuntabilitas, serta pemahaman anggota terhadap prinsip-prinsip perkoperasian,” kata Sumarno.

Baca juga: Inovasi Halal Center UIN Saizu Tarik Perhatian Menag di Expo Ekonomi Syariah Istiqlal

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Peningkatan Kompetensi melalui Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Bendahara KDKMP di Alana Hotel, Karanganyar, Kamis (29/10/2026).

Bendahaa Jadi Kunci Pengelolaan Keuangan

Sumarno berharap pelatihan dan sertifikasi tersebut mampu menciptakan pengelolaan koperasi yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, koperasi yang dikelola dengan baik diharapkan tidak hanya menjadi lembaga usaha, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Hujan Mulai Turun, Harapan Jateng Kejar Produksi 10,5 Juta Ton Padi Kian Terbuka

“Kita harus sama-sama mendukung dan berkontribusi agar koperasi desa maupun kelurahan Merah Putih di Jawa Tengah berhasil. Koperasi yang kuat diharapkan bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” ujarnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Linda Widiastuti Ariningrum menjelaskan, peningkatan kompetensi bendahara menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola koperasi yang sehat.

Kemampuan mencatat transaksi, menyusun laporan keuangan, hingga mempertanggungjawabkan penggunaan dana menjadi keterampilan yang harus dimiliki bendahara.

Dengan kompetensi tersebut, kepercayaan anggota terhadap pengelolaan koperasi diharapkan semakin meningkat sehingga keberlangsungan usaha dapat terjaga.

Koperasi Didorong Jadi Penggerak UMKM

Baca juga: Temui Ulama, Wakapolda Jateng Jelaskan Soal Penggeledahan Ponpes dan Kasus Pembakaran Warung

Selain memperkuat pengelolaan keuangan, KDKMP juga diharapkan mampu menjalankan fungsi ekonomi yang lebih luas.

Koperasi nantinya dapat berperan dalam mendukung distribusi barang kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi sarana pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui jaringan koperasi, produk-produk UMKM diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk menjangkau pasar. Dengan demikian, keberadaan KDKMP tidak hanya memberikan manfaat bagi anggota, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha di desa dan kelurahan.

Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Jateng juga meluncurkan Sistem Informasi Fit and Proper Test (SI FIT) Koperasi.

Sistem ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola kelembagaan, khususnya dalam mendukung proses uji kelayakan dan kepatutan pengurus koperasi.

Baca juga: Pemkab Banyumas Dorong Minyak Jelantah Jadi Sumber Ekonomi Baru Lewat Koperasi Merah Putih

Melalui pelatihan bendahara, sertifikasi kompetensi, serta penguatan sistem kelembagaan, Pemprov Jateng berharap KDKMP dapat berkembang menjadi koperasi yang sehat, profesional, dan berkelanjutan.

Dengan begitu, pembentukan Koperasi Merah Putih tidak berhenti pada pendirian organisasi, tetapi benar-benar mampu menjalankan kegiatan usaha dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa maupun kelurahan di Jawa Tengah. (*)