ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG – Transformasi digital yang semakin masif di lingkungan pemerintahan membawa tantangan baru bagi Jawa Tengah. Di tengah meningkatnya penggunaan sistem elektronik untuk pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna membangun sistem keamanan siber yang lebih tangguh.

Penguatan kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya menyasar lingkungan Pemprov Jateng. Pemerintah kabupaten dan kota hingga berbagai sektor strategis lainnya juga didorong untuk terlibat dalam membangun pertahanan siber secara bersama-sama.

Sekda Jateng, Sumarno mengatakan, perkembangan pemerintahan digital membuat persoalan keamanan siber menjadi perhatian yang tidak bisa diabaikan. Menurutnya, pemerintah daerah tidak mungkin menghadapi ancaman siber sendirian. Dibutuhkan sinergi lintas lembaga, termasuk dukungan dan pendampingan dari BSSN.

“Ketika kita bicara pemerintahan digital, tentu saja kita tidak bisa berdiri sendiri. Salah satu tantangan yang kita hadapi adalah masalah keamanan siber,” kata Sumarno saat menerima kunjungan jajaran BSSN di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (21/8/2026).

Sumarno mengatakan, pertemuan itu menjadi langkah penting untuk mempercepat penguatan ekosistem pemerintahan digital yang aman di Jawa Tengah. Kompetensi yang dimiliki BSSN diharapkan dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan kesiapan dalam mencegah maupun menangani berbagai ancaman di ruang digital.

Baca juga: Rp. 19,07 Triliun Mengarah ke Jateng, CJIBF 2026 Buka Jalan Investasi Baru

“Kami sangat senang dengan adanya kolaborasi ini. Mudah-mudahan ke depan pemerintahan digital di Jawa Tengah bisa semakin maju,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan keamanan siber tidak boleh berhenti pada kerja sama antara Pemprov Jateng dan BSSN. Menurutnya, kabupaten dan kota di seluruh Jawa Tengah juga perlu menjadi bagian dari sistem kolaborasi tersebut. Bahkan, keterlibatan sektor di luar pemerintahan dinilai penting untuk menciptakan sistem pertahanan digital yang lebih menyeluruh.

“Yang kita bicarakan bukan hanya Pemprov Jawa Tengah, tetapi juga pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. Bahkan, tidak hanya dari sisi pemerintahan saja. Semua stakeholder bisa bersama-sama berkolaborasi,” kata Sumarno.

BSSN Usulkan Forum Siber dan Sandi Daerah di Jawa Tengah

Sementara itu, Deputi III BSSN Sulistyo mengungkapkan, pihaknya mendorong pembentukan Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah di Jawa Tengah. Forum tersebut dirancang sebagai ruang koordinasi bersama bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat keamanan siber di daerah. Tidak hanya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, forum itu nantinya diharapkan melibatkan berbagai sektor yang bergantung pada sistem elektronik, seperti layanan kesehatan, perbankan, hingga organisasi dan institusi lainnya.

Baca juga: DPU Banyumas Ingatkan Pentingnya PBG dan SLF, Legalitas Bangunan Dukung Keamanan dan Kenyamanan

Menurut Sulistyo, koordinasi yang kuat akan menjadi faktor penting ketika terjadi insiden atau serangan siber. Melalui forum tersebut, informasi, pengalaman, dan sumber daya dapat dibagikan secara lebih cepat dan terarah.

“Kunjungan kami ke Jawa Tengah ini merupakan bagian dari upaya untuk menegaskan kembali komitmen bersama dalam membangun keamanan dan kedaulatan siber di wilayah Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya.

BSSN, lanjut Sulistyo, siap memberikan dukungan kepada Pemprov Jateng maupun pemerintah kabupaten dan kota dalam mengamankan proses transformasi digital yang terus berkembang. Hal itu menjadi semakin penting karena sebagian besar layanan pemerintahan kini telah beralih ke sistem digital, baik layanan internal maupun pelayanan langsung kepada masyarakat.

“Kami ingin meneguhkan kembali bahwa BSSN siap men-support Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun kabupaten/kota terkait pemerintahan digital yang berjalan sekarang,” katanya.

Sulistyo menekankan bahwa digitalisasi dan keamanan harus berjalan beriringan. Keamanan siber bukan hanya berkaitan dengan perlindungan data pribadi masyarakat, tetapi juga menyangkut keberlangsungan layanan publik.

Baca juga: DPU Banyumas Kawal Infrastruktur Pengajuan Bantuan Pembangunan 15 TPST, Dukung Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Jika sebuah sistem pemerintahan menjadi sasaran serangan siber, dampaknya dapat mengganggu pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Karena itu, kesiapan menghadapi ancaman digital menjadi bagian penting dalam pembangunan pemerintahan berbasis teknologi.

“Hampir semua layanan pemerintah, baik untuk internal maupun masyarakat, sudah terdigitalisasi dan harus aman. Artinya, yang kita lindungi bukan hanya data masyarakat, tetapi juga layanan publik agar tidak terganggu akibat serangan siber,” pungkasnya. (*)