ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO – Iklim investasi di Kabupaten Banyumas tidak hanya ditentukan oleh peluang bisnis dan potensi ekonomi, tetapi juga kondisi keamanan, stabilitas sosial, serta kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat. Karena itu, wacana aksi pada 28 Oktober 2026 yang mengangkat isu Universal Health Coverage (UHC) menjadi salah satu hal yang turut mendapat perhatian dalam menjaga kepercayaan calon investor.

Kepala Galeri Investasi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Bagas Gumintang SM. M.BA, mengatakan keamanan merupakan salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan investor sebelum menanamkan modal di suatu daerah.

Menurut Bagas, karakteristik Banyumas memang berbeda dengan kota besar seperti Jakarta yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap dinamika pasar modal maupun pergerakan nilai tukar rupiah. Meski demikian, kondisi keamanan tetap menjadi pertimbangan utama bagi pelaku usaha dalam menentukan rencana investasinya.

“Banyumas sudah pasti berbeda dengan kota besar seperti Jakarta yang sensitivitasnya tinggi terhadap pasar modal ataupun kurs rupiah. Namun, faktor keamanan tetap menjadi prioritas pertimbangan investor,” tuturnya, Senin (26/10/2026).

Wacana aksi 28 Oktober tersebut berkaitan dengan persoalan UHC Banyumas yang menyangkut akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Isu ini menjadi perhatian karena lebih dari 130 ribu kepesertaan UHC dilaporkan telah diberhentikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Baca juga: Hujan Deras Picu Longsor di Tiga Lokasi Somagede Banyumas

Besarnya jumlah masyarakat yang terdampak membuat persoalan UHC tidak sekadar berkaitan dengan program jaminan kesehatan, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar warga dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi pun menjadi bagian dari dinamika sosial yang perlu diperhatikan pemerintah maupun pelaku usaha.

Bagas menilai, penyampaian aspirasi masyarakat tidak serta-merta akan mengganggu iklim investasi di Banyumas. Selama aksi berlangsung tertib dan tidak disertai tindakan anarkis, kegiatan tersebut tidak harus dipandang sebagai ancaman bagi keberlangsungan investasi.

Sebaliknya, kondisi dapat berubah apabila aksi berujung pada tindakan anarkis dan terjadi secara berulang. Situasi semacam itu berpotensi menimbulkan kekhawatiran bagi calon investor, terutama terkait kepastian keamanan dan kelancaran kegiatan usaha.

Dengan demikian, menjaga iklim investasi yang kondusif tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara tertib, tetapi juga pemerintah dalam merespons persoalan publik melalui kebijakan yang tepat.

Sektor Properti Paling Berpotensi Terdampak

Baca juga: Inovasi Halal Center UIN Saizu Tarik Perhatian Menag di Expo Ekonomi Syariah Istiqlal

Bagas menjelaskan, sektor properti menjadi salah satu bidang yang perlu mendapat perhatian karena memiliki porsi besar dalam investasi di Banyumas. Menurut dia, sekitar 50 persen investasi di daerah tersebut berasal dari sektor properti, sehingga kondisi keamanan dan stabilitas lingkungan dapat berpengaruh terhadap keputusan pengembangan usaha.

Ia menyebutkan, investasi di sektor perumahan di Banyumas  kisaran Rp1,2 triliun. Nilai tersebut menunjukkan besarnya peran sektor properti dalam menggerakkan perekonomian daerah sekaligus membuka peluang pengembangan kawasan permukiman.

“Paling berdampak properti, dimana sekitar Rp1,2 triliun investasi di Banyumas adalah perumahan. Jika tidak kondusif, maka akan banyak investor yang menunda ataupun pengembangan proyek yang juga tertunda,” ungkapnya.

Penundaan investasi properti tidak hanya berpengaruh terhadap pengembang, tetapi juga berpotensi berdampak pada sektor lain yang berkaitan, mulai dari konstruksi, penyediaan bahan bangunan, hingga penyerapan tenaga kerja.

Karena itu, stabilitas daerah menjadi salah satu modal penting untuk menjaga keberlanjutan proyek-proyek properti yang telah direncanakan. Kepastian lingkungan usaha akan membantu investor mengambil keputusan secara lebih terukur, termasuk dalam menentukan waktu pelaksanaan dan pengembangan proyek baru. 

Baca juga: 52 Bencana Terjadi di Purbalingga hingga Oktober 2026, Kerugian Capai Rp1,3 Miliar

Di sisi lain, Bagas melihat persoalan UHC tidak selalu berdampak negatif terhadap seluruh sektor usaha. Khusus di bidang kesehatan, meningkatnya perhatian masyarakat terhadap akses dan kualitas pelayanan kesehatan justru berpotensi membuka peluang investasi baru di Banyumas.

Menurut dia, munculnya aspirasi masyarakat mengenai UHC dapat menjadi indikasi bahwa kesadaran terhadap pentingnya layanan kesehatan semakin berkembang. Kondisi tersebut berpotensi menjadi pertimbangan bagi investor yang ingin mengembangkan fasilitas kesehatan di wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

“Di Purwokerto ini sudah ada beberapa rumah sakit nasional, seperti JIH dan RS Hermina. Awareness masyarakat Banyumas terhadap pentingnya pelayanan kesehatan bisa jadi akan menarik investor kesehatan yang belum masuk Banyumas, seperti Siloam misalnya,” terang Bagas.

Kehadiran rumah sakit dengan jaringan nasional dinilai dapat memperluas pilihan layanan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, investasi di sektor ini juga berpotensi mendorong peningkatan fasilitas, kualitas pelayanan, serta penyerapan tenaga kerja di bidang kesehatan.

Meski demikian, peluang tersebut tetap perlu diimbangi dengan kebijakan yang mampu memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan dan kemampuan ekonominya. (*)

Baca juga: Razia Miras Ilegal di Sokaraja Banyumas, Polisi Sita 59 Liter dari Sebuah Warung