ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa pekan terakhir mendapat sorotan dari anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam. Ia meminta pemerintah bersama PT PLN (Persero) memberikan penjelasan yang terbuka dan menyeluruh kepada masyarakat terkait penyebab gangguan pasokan listrik yang dinilai semakin sering terjadi.

Menurut Mufti, keterbukaan informasi sangat penting untuk meredam keresahan publik sekaligus menghindari munculnya berbagai spekulasi mengenai kondisi sistem kelistrikan nasional.

“Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah daerah makin lama semakin sering terjadi dan sangat membebani masyarakat,” kata Mufti Anam, Jumat (19/6/2026).

Sejak awal Juni 2026, pemadaman listrik bergilir dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah. PT PLN (Persero) menyebut berkurangnya kapasitas pasokan listrik dipicu gangguan pada pembangkit serta kegiatan pemeliharaan sistem, sehingga perusahaan harus menerapkan manajemen beban di beberapa daerah.

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mengakui adanya kendala pasokan batu bara kalori menengah yang menjadi bahan bakar bagi sejumlah pembangkit listrik.

Baca juga: DPR RI Pastikan RUU Perampasan Aset Selesai Desember 2026

Mufti menilai kondisi tersebut seharusnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Menurutnya, publik berhak mengetahui secara utuh faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemadaman agar tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan.

“Pemerintah dan PLN harus memberikan penjelasan secara transparan dan komprehensif mengenai insiden pemadaman listrik bergilir ini,” tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Pemadaman Listrik Dinilai Rugikan Masyarakat dan UMKM

Mufti juga menyoroti dampak pemadaman listrik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Gangguan pasokan listrik, kata dia, tidak hanya menghambat aktivitas rumah tangga, tetapi juga mengganggu proses belajar mengajar, pelayanan publik, hingga kegiatan ekonomi.

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) disebut menjadi kelompok yang paling rentan terdampak, terutama mereka yang menjalankan usaha dengan ketergantungan tinggi terhadap listrik.

Baca juga: Lahan Kritis Jateng Capai 317 Ribu Hektare, Setya Arinugroho Desak Rehabilitasi Berkelanjutan

“Pemadaman listrik yang berlangsung lama dan berulang tentu menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun nonmateriil bagi masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mufti mengingatkan, listrik merupakan kebutuhan dasar yang menopang hampir seluruh aktivitas masyarakat. Karena itu, kualitas layanan kelistrikan harus menjadi prioritas utama pemerintah dan PLN.

Ia menegaskan, keberhasilan transformasi badan usaha milik negara tidak hanya diukur dari pencapaian bisnis, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan layanan publik yang andal dan berkelanjutan.

“Transformasi BUMN harus mampu menghadirkan layanan yang andal bagi masyarakat. Dalam sektor ketenagalistrikan, ukuran yang paling mudah dilihat publik adalah apakah listrik tersedia secara stabil ketika dibutuhkan,” katanya.

Mufti pun mendesak pemerintah dan PLN segera menyiapkan langkah konkret untuk mengatasi persoalan pasokan listrik serta memastikan pemadaman bergilir tidak terus berulang pada masa mendatang.

Baca juga: Moratorium Masih Berlaku, DPRD Jateng Dorong Banyumas Siapkan Kajian Baru Pemekaran Wilayah

“Masyarakat membutuhkan kepastian dan solusi nyata agar pemadaman listrik bergilir tidak terus terjadi,” pungkasnya. (*)