ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI, Cornelis menegaskan, investasi yang masuk ke Indonesia harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah, bukan sekadar memanfaatkan kekayaan sumber daya alam tanpa meninggalkan dampak positif bagi pembangunan nasional. Pernyataan tersebut disampaikan seiring target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen melalui peningkatan investasi di berbagai sektor strategis.

Menurut Cornelis, pencapaian target tersebut membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk dukungan terhadap langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam menjaga iklim investasi nasional.

“Target ini tentu tidak mudah. Oleh karena itu, upaya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam menjaga iklim investasi nasional patut didukung, termasuk melalui penguatan anggaran dan program-program strategis yang dijalankan,” tuturnya.

Cornelis menilai Indonesia masih menjadi salah satu negara tujuan investasi yang menarik di kawasan. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan investasi tidak semata-mata diukur dari besarnya nilai modal yang masuk, melainkan dari kualitas investasi dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Menurutnya, investasi yang ideal harus mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan nilai tambah melalui program hilirisasi industri, memperkuat ekonomi daerah, serta memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Evaluasi Perlintasan Sebidang Mendesak, DPR Dorong Kemenhub dan KAI Petakan Titik Rawan Kecelakaan

“Investasi yang berkualitas harus mampu menciptakan manfaat berkelanjutan bagi rakyat. Kehadiran investor tidak hanya membawa modal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya.

Tak Hanya Berorientasi pada Eksploitasi SDA

Mantan Gubernur Kalimantan Barat itu menegaskan bahwa Indonesia perlu selektif dalam menerima investasi. Ia mengingatkan agar investasi yang masuk tidak hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan masalah sosial di kemudian hari.

“Kita tentu tidak menginginkan investasi yang hanya datang untuk mengambil kekayaan alam kita, tetapi tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah, bahkan pada akhirnya hanya meninggalkan kerusakan lingkungan dan persoalan sosial,” tegasnya.

Cornelis juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang menitikberatkan pada investasi berkualitas dan berkelanjutan. Ia menilai kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Baca juga: DPR Soroti Dampak Kenaikan BBM Non-Subsidi dan Pelemahan Rupiah, Daya Beli Kelas Menengah Terancam

“Kita membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi, tetapi bukan untuk investasi yang mengambil kekayaan Indonesia tanpa meninggalkan manfaat. Kita menginginkan investasi yang tumbuh bersama masyarakat, memajukan daerah, menjaga lingkungan, dan memperkuat Indonesia,” ujarnya.

Selain menyoroti kualitas investasi, politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga menilai usulan kebutuhan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk Tahun Anggaran 2027 merupakan langkah yang realistis mengingat besarnya target investasi nasional yang harus dicapai.

Ia menekankan bahwa dukungan anggaran yang memadai akan memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah dalam menarik investasi yang produktif, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

“Dukungan anggaran yang memadai merupakan investasi negara untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memastikan investasi yang masuk benar-benar berdampak bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah,” pungkasnya. (*)

Baca juga: DPR Soroti Kendala Klaim BPJS Kesehatan, Pelayanan Pasien Dinilai Berpotensi Terdampak