ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG - Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Hasan Chabibie, mengungkapkan masih terdapat sejumlah tantangan struktural di Kabupaten Semarang. Permasalahan itu meliputi ketersediaan guru, kualitas sarana-prasarana, layanan perpustakaan, hingga rendahnya partisipasi pendidikan tinggi.
Hasan menyoroti Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi di Provinsi Jawa Tengah yang masih berada di angka 26,37 persen. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan masih terbatasnya lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan ke jenjang kuliah.
Ia juga menyinggung jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Kabupaten Semarang yang relatif kecil dibanding daerah perkotaan. Kondisi ini, kata dia, dipengaruhi oleh jumlah perguruan tinggi di wilayah tersebut yang masih terbatas.
“Data penerima KIP-K tahun 2025 di Kabupaten Semarang memang masih sangat kecil. Ke depan perlu mendapat perhatian lebih agar akses pendidikan tinggi semakin merata,” kata Hasan.
Baca juga: 400 Siswa Unggulan Lolos Seleksi SMA Kemala Taruna Bhayangkara 2026
Selain perluasan bantuan pendidikan, pihak kementerian juga mendorong penguatan kerja sama riset antarperguruan tinggi di Jawa Tengah. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membantu pemerintah daerah menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan berbasis riset dan inovasi.
Kesenjangan Akses Pendidikan
Sementara itu, pimpinan tim kunjungan reses Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menyoroti masih adanya guru di sekolah negeri yang belum memiliki status kepegawaian yang jelas. Menurutnya, persoalan ini berpotensi memengaruhi kualitas layanan pendidikan.
Ia menilai Kabupaten Semarang masih menghadapi kesenjangan antara akses dan mutu pendidikan. Meski akses sekolah dinilai semakin baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai harus terus dikejar agar setara dengan capaian nasional.
“APK perguruan tinggi Jawa Tengah baru 26,37 persen, masih tertinggal dari rata-rata nasional sekitar 32 persen. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” kata My Esti.
Baca juga: Unsoed Gandeng PT Sang Hyang Seri, Perkuat Riset Benih Unggul untuk Ketahanan Pangan
Lebih lanjut, ia menyampaikan masukan dari daerah akan menjadi bahan penting dalam proses revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), khususnya terkait sinkronisasi pengaturan otonomi perguruan tinggi, pendanaan, riset, dan kesejahteraan dosen.
