ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menata operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah yang disiapkan adalah melakukan penilaian atau grading terhadap dapur MBG, terutama di daerah yang jumlah SPPG-nya dinilai telah melampaui kebutuhan pelayanan.

Pulau Jawa menjadi sasaran awal pelaksanaan grading tersebut. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan jumlah dapur MBG seimbang dengan kapasitas produksi, kebutuhan penerima manfaat, serta kemampuan distribusi makanan di masing-masing wilayah.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, mengatakan penilaian tersebut merupakan bagian dari pembenahan tata kelola program MBG. Melalui grading, BGN ingin memastikan setiap SPPG menjalankan pelayanan sesuai kemampuan operasional dan kebutuhan masyarakat di wilayah jangkauannya.

Menurut Prima, keberadaan dapur MBG tidak cukup hanya dilihat dari jumlah unit yang telah beroperasi. Aspek kapasitas produksi, kualitas makanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, hingga pemenuhan standar keamanan pangan juga menjadi perhatian dalam evaluasi.

“Grading ini penting untuk memastikan jumlah SPPG di suatu wilayah sebanding dengan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat. Kami ingin memastikan bahwa setiap dapur yang beroperasi mampu memberikan pelayanan secara optimal, baik dari sisi kapasitas produksi, kualitas makanan, terutama pemenuhan standar keamanan pangan,” terangnya.

Baca juga: BMKG Siapkan Antisipasi Banjir dan Longsor, Puncak Musim Hujan Diprediksi Desember 2026

Sesuaikan Kebutuhan di Lapangan

Ia menjelaskan, peningkatan jumlah SPPG harus diikuti dengan pengelolaan yang terencana dan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Sebab, penumpukan dapur MBG di wilayah tertentu berpotensi menyebabkan distribusi layanan tidak merata.

Di sisi lain, masih terdapat daerah yang membutuhkan tambahan akses pelayanan MBG. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan BGN untuk mengevaluasi persebaran SPPG agar keberadaan dapur lebih proporsional.

Melalui proses grading, BGN akan memetakan kondisi masing-masing SPPG berdasarkan kapasitas operasional dan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Hasil penilaian ini nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan penataan dapur MBG.

Prima menegaskan, pemerataan pelayanan menjadi salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan evaluasi tersebut. BGN tidak ingin ada wilayah dengan jumlah dapur terlalu padat, sementara masyarakat di daerah lain belum memperoleh pelayanan secara optimal.

Baca juga: Seleksi MagangHub Kemenhaj 2026 Digelar 10 November

“Prinsipnya, kami ingin memastikan pelayanan MBG berjalan secara merata. Jangan sampai terdapat wilayah dengan jumlah SPPG yang terlalu padat, sementara di wilayah lain masih terdapat kebutuhan penerima manfaat yang belum terlayani secara optimal. Penataan ini harus dilakukan berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan,” jelasnya.

Pemilihan Pulau Jawa sebagai lokasi grading tahap pertama mempertimbangkan tingginya konsentrasi SPPG di sejumlah wilayah. Evaluasi tersebut akan memperhatikan keseimbangan antara jumlah dapur, kemampuan produksi, jangkauan distribusi, dan kebutuhan penerima manfaat.

BGN berharap penataan melalui grading dapat memperkuat penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Dengan pengelolaan yang lebih terukur, program nasional tersebut diharapkan tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga menjamin kualitas makanan, keamanan pangan, serta pemerataan pelayanan di berbagai daerah. (*)