ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden hingga sejumlah tokoh politik mendorong DPR RI mempertimbangkan percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Regulasi tersebut dinilai menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian di tengah mencuatnya perkara yang kini menyeret empat orang sebagai tersangka.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, kemungkinan percepatan pembahasan RUU Penyadapan akan menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan DPR setelah kembali memasuki masa persidangan.

Menurut Dasco, saat ini DPR masih menjalani masa reses sehingga belum dapat memastikan jadwal maupun langkah pembahasan regulasi tersebut.

"Nanti kemudian kemungkinan dinamika yang ada mungkin akan dibahas mengenai apakah itu perlu dipercepat atau bagaimana," kata Dasco, Jumat, (6/11/2026).

Ia menjelaskan, perkembangan kasus penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira polisi tersebut juga menjadi perhatian parlemen. Namun, untuk proses penegakan hukum, Dasco menegaskan DPR menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian.

Baca juga: Komisi III DPR Desak Dalang Penyadapan Presiden Diungkap

"Kami menyerahkan sepenuhnya proses-proses hukum tersebut kepada pihak kepolisian," ujarnya.

Meski demikian, Dasco meminta Komisi III DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dengan memantau perkembangan penanganan perkara tersebut secara berkala.

Menurutnya, pengawasan parlemen tetap diperlukan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Satu Tersangka Alami Stroke

Sementara itu, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut. Berdasarkan keterangan kepolisian, para tersangka masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.

Baca juga: DPR RI Desak Pemerintah Segera Bentuk Badan Perlindungan Data Pribadi

Tiga tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob. Adapun SU belum menjalani penahanan karena kondisi kesehatannya setelah mengalami stroke.

Dalam proses penyidikan, polisi juga telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli untuk mendalami perkara serta mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan.

Smeentara itu, Kapolri Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan kasus tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Ia juga menyatakan perkara itu tidak berkaitan dengan persaingan maupun konflik internal di tubuh Polri.

Mencuatnya kasus penyadapan ilegal yang diduga menyasar Presiden dan sejumlah tokoh politik kembali menempatkan regulasi penyadapan sebagai isu penting. DPR kini dihadapkan pada kebutuhan untuk mempertimbangkan aturan yang mampu memberikan kepastian hukum, mengatur batas kewenangan aparat, serta melindungi hak privasi warga negara.

Pembahasan RUU Penyadapan diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperjelas mekanisme dan pengawasan terhadap praktik penyadapan agar kewenangan penegakan hukum tidak disalahgunakan. (*)

Baca juga: H.Wastam Ajak Masyarakat Banyumas Perkuat Solidaritas Hadapi Krisis Air Bersih dan Kabut Asap