ORBIT-NEWS.COM, JOMBANG – Musyawarah Besar (Mubes) Warga NU 2026 menghasilkan 14 rekomendasi penting yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian, integritas, serta keberpihakan Nahdlatul Ulama (NU) kepada jamaah dan kemaslahatan masyarakat.

Mubes yang berlangsung di halaman MA Salafiyah Syafi’iyah Seblak, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, menempatkan persoalan tata kelola organisasi, arah kepemimpinan, politik transaksional, hingga regenerasi perempuan sebagai sejumlah isu yang perlu mendapat perhatian serius.

Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) PBNU, Nur Rofiah mengatakan, 14 rekomendasi tersebut lahir melalui proses pembahasan panjang dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang berlangsung di lingkungan jam’iyah maupun jamaah NU.

“Setelah melakukan proses panjang berkaitan dengan apa yang perlu direkomendasikan oleh forum ini terkait dengan dinamika jam’iyah dan jamaah NU, maka kami akan membacakan rekomendasi Musyawarah Besar Seblak 2026, Meneguhkan Kemandirian dan Martabat Nahdlatul Ulama,” kata Nur Rofiah.

Salah satu pesan utama Mubes adalah menempatkan Muktamar NU bukan sekadar sebagai agenda pergantian kepemimpinan. Forum tersebut dinilai harus menjadi momentum untuk memperkuat marwah, kemandirian, dan arah perjuangan NU. Karena itu, Muktamar diharapkan berlangsung sebagai ruang permusyawaratan yang bersih dan bermartabat serta mampu melahirkan pemimpin yang memiliki integritas, kapasitas, keteladanan, dan keberpihakan kepada jamaah.

Baca juga: Rektor UIN Saizu: Menag Tak Maju Ketum PBNU, Pilihan Strategis untuk Fokus Layani Umat

Tolak Politik Uang dalam Muktamar NU

Rekomendasi Mubes secara tegas menyoroti praktik politik uang dan transaksi kepentingan dalam proses Muktamar. Mubes meminta seluruh pihak menjaga Muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi NU agar tetap bersih, bermartabat, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Para muktamirin juga didorong menolak calon atau pihak mana pun yang menggunakan suap, baik dalam bentuk uang maupun barang, untuk mendapatkan dukungan.

Tak hanya politik uang, Mubes juga meminta seluruh tahapan Muktamar dijauhkan dari intervensi eksternal. Campur tangan pihak luar maupun transaksi kepentingan dinilai berpotensi mengganggu independensi sekaligus kehormatan NU. Kepemimpinan NU ke depan pun diharapkan bertumpu pada integritas, kemandirian, keteladanan, serta semangat khidmah kepada jamaah. 

Mubes juga menyerukan agar energi organisasi dikembalikan kepada tujuan utama NU, yakni menjaga agama, merawat jamaah, dan menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Dalam konteks kehidupan berbangsa, NU didorong memperkuat politik kewargaan melalui advokasi yang mampu menghasilkan perubahan struktural, khususnya dalam memperkuat kedaulatan ekonomi dan politik masyarakat.

Gerakan sosial untuk membangun demokrasi kewargaan yang berorientasi pada kemaslahatan umat juga menjadi bagian dari rekomendasi.

Baca juga: Kemenag Buka Inpassing Pengawas JPH, PNS Bisa Daftar Mulai 1 September 2026

Selain itu, Mubes mendorong pendidikan siyasah Nahdliyah sebagai upaya memperkuat pemahaman mengenai hak-hak kewargaan sekaligus melahirkan kader dan pemimpin Nahdliyin yang memiliki integritas. 

Isu kesetaraan gender menjadi salah satu bagian yang cukup menonjol dalam rekomendasi Mubes Warga NU 2026. Forum tersebut merekomendasikan adanya kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan minimal 30 persen di seluruh jenjang kepengurusan NU. Ketentuan itu diharapkan berlaku mulai dari tingkat Ranting, MWCNU, PCNU, PWNU, hingga PBNU.

Mubes juga mendorong peninjauan kembali Peraturan Perkumpulan serta tata kelola organisasi NU dengan menggunakan perspektif kesetaraan gender dan inklusivitas. Untuk memastikan regenerasi berjalan berkelanjutan, NU juga didorong membangun sistem kaderisasi kepemimpinan perempuan yang terintegrasi dan berjenjang.

Tak berhenti di sana, Mubes merekomendasikan pembangunan talent pool atau sistem referral kader perempuan NU yang berbasis kompetensi. Perspektif kesetaraan antara perempuan dan laki-laki juga diharapkan masuk ke seluruh sistem serta modul kaderisasi NU.

Sementara untuk memperkuat regenerasi kepemimpinan secara keseluruhan, Mubes mendorong adanya pembatasan periodisasi kepemimpinan sekaligus membuka ruang yang lebih besar bagi generasi muda dan perempuan.

Baca juga: Logo Mandiri Hilang dari Gedung Thamrin, Ada Apa??

Nur Rofiah menegaskan, seluruh rekomendasi tersebut pada akhirnya memiliki satu tujuan utama, yakni menjaga agar NU tetap menjadi jam’iyah yang mandiri dan bermartabat dalam menjalankan pengkhidmatan kepada masyarakat.

“Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab moral, kami menyerukan agar NU senantiasa berdiri sebagai jam’iyah yang mandiri, bermartabat, berintegritas, dan senantiasa berpihak kepada jamaah serta kemaslahatan umum,” pungkasnya. (*)