ORBIT-NEWS.COM, PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga tetap menempatkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik sebagai prioritas meski pendapatan daerah dalam perubahan anggaran 2026 diproyeksikan mengalami penurunan Rp161,46 miliar. Anggaran diarahkan pada kebutuhan yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, mulai dari infrastruktur dasar hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan kebijakan tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga, Senin (10/8/2026). Dalam rapat tersebut, Pemkab Purbalingga menyampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 sekaligus menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.

Fahmi mengatakan penyesuaian pendapatan dan belanja daerah tidak mengubah arah utama pembangunan. Salah satu fokus utama adalah memperkuat infrastruktur dasar sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Purbalingga.

“Pengalokasian kenaikan belanja daerah pada perubahan KUA-PPAS TA 2026 diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penguatan fondasi infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah,” katanya.

Selain pembangunan fisik, Pemkab Purbalingga juga memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan dan kesehatan. Pemerintah daerah berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Baca juga: Pelemparan Kereta Api di Daop 5, KAI Soroti Aksi Berbahaya yang Masih Terjadi

Penguatan ekonomi daerah juga masuk dalam agenda prioritas. Pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat gerakan pembangunan desa agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata.

Di sisi perlindungan masyarakat, Program Purbalingga Gotong Royong tetap menjadi bagian dari arah kebijakan anggaran. Program tersebut ditujukan untuk mendukung rehabilitasi, perlindungan sosial serta pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

“Pemkab Purbalingga tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam membiayai kebutuhan belanja wajib, belanja periodik dan belanja mengikat, sekaligus mendukung pembangunan dan kemasyarakatan,” ujar Fahmi.

Pendapatan Daerah Purbalingga Turun Rp161,46 Miliar

Dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah Purbalingga diproyeksikan mencapai Rp1,931 triliun. Nilai tersebut turun Rp161,46 miliar atau 7,72 persen dibandingkan APBD 2026 murni. Penurunan pendapatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya berkurangnya transfer Dana Desa. Selain itu, terdapat sisa dana nonfisik tahun 2025 yang diperhitungkan dengan penyaluran pada 2026.

Baca juga: Meresahkan Warga, Polisi Evakuasi ODGJ di Buayan ke Rumah Sakit

Pemkab Purbalingga juga melakukan penyesuaian terhadap pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan potensi riil dan realisasi pada semester pertama 2026. Faktor lainnya adalah penyesuaian alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Meski pendapatan turun, Pemkab Purbalingga tetap berupaya menjaga belanja pada sektor-sektor yang dianggap penting bagi masyarakat. Pada perubahan KUA-PPAS 2026, belanja daerah Purbalingga direncanakan sebesar Rp2,033 triliun. Angka tersebut turun Rp72,70 miliar dibandingkan APBD 2026 murni.

Dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp1,931 triliun dan belanja Rp2,033 triliun, Purbalingga menghadapi defisit anggaran sekitar Rp102,17 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan daerah sehingga program prioritas yang telah dirancang tetap dapat berjalan sesuai kemampuan fiskal pemerintah daerah. 

Dalam rapat paripurna yang sama, Pemkab Purbalingga dan DPRD juga menyepakati KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Pendapatan daerah pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp2,071 triliun. Sementara belanja daerah diperkirakan sebesar Rp2,085 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp14 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama.

“Alhamdulillah, KUA-PPAS TA 2027 sudah dapat disepakati bersama pada hari ini,” kata Fahmi.

Baca juga: Polresta Banyumas Bongkar Penggelapan Uang ATM BRI, Dua Karyawan Jadi Tersangka

Menurutnya, proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027 disusun berdasarkan potensi yang tersedia dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan pada tahun sebelumnya. Sedangkan pendapatan transfer masih berupa proyeksi dan dapat berubah setelah pemerintah menetapkan alokasi anggaran dalam APBN maupun APBD Provinsi Jawa Tengah untuk 2027.

Fahmi berharap pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 dapat segera dilakukan bersama DPRD sesuai mekanisme yang berlaku. Setelah melalui tahapan pembahasan, dokumen tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi nota kesepakatan antara Pemkab Purbalingga dan DPRD. (*)