ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengoptimalkan penanganan dampak musim kemarau dengan menyalurkan bantuan air bersih ke berbagai daerah yang mengalami kekeringan. Hingga 24 Juli 2026, total 6,8 juta liter air bersih telah didistribusikan kepada masyarakat di wilayah terdampak.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah mencatat, bantuan tersebut telah menjangkau 25 kabupaten/kota, yang meliputi 83 kecamatan dan 148 desa. Sebanyak 61.139 kepala keluarga atau sekitar 184.643 jiwa telah menerima manfaat dari program distribusi air bersih tersebut.
Dari jumlah itu, sekitar 4.853.800 liter berasal dari anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah serta pemerintah kabupaten/kota. Sementara 1.951.500 liter lainnya merupakan kontribusi dari berbagai pihak, seperti perusahaan melalui program CSR, PMI, TNI-Polri, hingga instansi lainnya. Kabupaten Klaten, Pemalang, dan Banjarnegara tercatat sebagai daerah dengan distribusi air bersih terbanyak.
Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, menjelaskan hingga 24 Juli 2026 terdapat 11 kabupaten/kota yang telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
Meski demikian, ia memastikan stok air bersih masih sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama musim kemarau.
Baca juga: Rp. 19,07 Triliun Mengarah ke Jateng, CJIBF 2026 Buka Jalan Investasi Baru
"Masih tersedia sekitar 40 juta liter air bersih dari total 44,9 juta liter yang telah disiapkan melalui APBD kabupaten/kota. Selain itu, dukungan dari TNI, Polri, PMI, maupun berbagai lembaga lainnya juga siap membantu apabila kebutuhan distribusi meningkat," ujar Bergas saat menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Senin (27/7/2026).
Selain berdampak pada ketersediaan air, musim kemarau juga meningkatkan potensi kebakaran. BPBD mencatat, sepanjang 5 Juni hingga 19 Juli 2026 telah terjadi 275 kejadian kebakaran, yang terdiri atas 56 kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta 219 kebakaran rumah dan bangunan.
Bergas mengatakan, kebakaran hutan dan lahan paling banyak terjadi di area pertanian, terutama lahan tebu. Nilai kerugian akibat karhutla diperkirakan mencapai Rp607 juta, sedangkan kebakaran bangunan menimbulkan kerugian hingga sekitar Rp27 miliar.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius dan perlu diantisipasi seluruh pemerintah daerah selama puncak musim kemarau.
Baca juga: DPU Banyumas Ingatkan Pentingnya PBG dan SLF, Legalitas Bangunan Dukung Keamanan dan Kenyamanan
Gubernur Minta Daerah Perkuat Mitigasi
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa langkah antisipasi telah dilakukan sejak awal musim kemarau. Seluruh pemerintah kabupaten/kota diminta memetakan wilayah rawan kekeringan, menyiapkan distribusi air bersih, serta mengantisipasi dampaknya terhadap sektor pertanian.
"Kebutuhan air bersih masyarakat masih aman. Yang terpenting sekarang adalah memastikan distribusinya berjalan lancar hingga ke daerah yang membutuhkan," kata Luthfi.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Tengah telah memperoleh persetujuan dari Menteri Pertanian untuk bantuan pompa air. Bantuan tersebut diharapkan segera didistribusikan melalui Dinas Pertanian dan Peternakan guna menjaga pasokan air bagi lahan pertanian sekaligus mendukung target peningkatan produksi padi di Jawa Tengah pada 2026. (*)
Belum ada komentar.
Kirimkan kritik, ide, dan aspirasi Anda melalui email resmi redaksi redaksiorbitnews@gmail.com. Suara Anda penting bagi kami.
