ORBIT-NEWS.COM, SALATIGA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah kota untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah sebagai salah satu prioritas pembangunan perkotaan. Persoalan sampah dinilai semakin kompleks seiring meningkatnya jumlah penduduk dan terbatasnya lahan di wilayah perkotaan, sehingga membutuhkan penanganan yang terintegrasi mulai dari tingkat masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dalam Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah (Komwil) III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Tahun 2026 yang digelar di Wahid Prime, Kota Salatiga, Kamis (23/7/2026).

Menurut Sumarno, tantangan pengelolaan sampah di kawasan perkotaan jauh lebih besar dibandingkan daerah kabupaten. Karena itu, pemerintah daerah harus menjadikan persoalan tersebut sebagai kebijakan prioritas dengan memperkuat edukasi masyarakat sejak dari sumber penghasil sampah.

"Pekerjaaan rumahnya adalah bagaimana kita menyadarkan masyarakat di hulunya, produksi sampahnya dan memilahnya," tuturnya.

Ia menilai keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat. Edukasi mengenai pengurangan produksi sampah dan kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah menjadi langkah penting untuk mengurangi beban tempat pemrosesan akhir (TPA).

Baca juga: Rp. 19,07 Triliun Mengarah ke Jateng, CJIBF 2026 Buka Jalan Investasi Baru

Pusat Pertumbuhan Ekonomi dengan Berbagai Tantangan

Dalam kesempatan tersebut, Sumarno juga menegaskan bahwa kota memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang menopang perkembangan wilayah kabupaten di sekitarnya. Kemajuan sebuah kota, menurutnya, akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional hingga nasional.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pemerintah kota masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keterbatasan kapasitas fiskal dan optimalisasi pendapatan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antardaerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan efektivitas pembangunan.

Sementara itu, Ketua Komwil III Apeksi sekaligus Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menjelaskan, Rakorwil Komwil III Apeksi 2026 merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Apeksi di Medan. Forum tersebut menghasilkan sepuluh rekomendasi strategis yang menjadi pedoman bersama bagi pemerintah kota.

Rekomendasi tersebut mencakup penguatan kapasitas fiskal dan reformasi keuangan daerah, penataan ruang yang berkelanjutan, peningkatan kerja sama antardaerah, hingga penguatan advokasi hukum dan kepastian regulasi.

Baca juga: DPU Banyumas Ingatkan Pentingnya PBG dan SLF, Legalitas Bangunan Dukung Keamanan dan Kenyamanan

Selain itu, Komwil III Apeksi juga menetapkan sejumlah program prioritas sepanjang 2026, di antaranya penguatan ketahanan iklim dan perkotaan (climate and urban resilience), reformasi tata kelola dan fiskal (governance and fiscal reform), peningkatan kapasitas aparatur (capacity building), serta pengembangan peran pemuda dan inovasi (youth and innovation).

Farhan mengajak seluruh wali kota yang tergabung dalam Komwil III Apeksi untuk mengawal setiap rekomendasi dan program yang telah disepakati agar tidak berhenti sebagai hasil rapat, tetapi dapat diwujudkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah masing-masing. (*)