ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah bersiap memulai penerapan mandatori biodiesel B50 pada 1 Juli 2026 sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar.

Program B50 menjadi tahapan lanjutan pengembangan bahan bakar nabati di Indonesia setelah implementasi B20, B30, hingga B40. Skema ini mengombinasikan 50 persen biodiesel berbahan baku minyak sawit mentah (CPO) dengan 50 persen solar konvensional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kesiapan teknis penerapan B50 telah melalui serangkaian pengujian yang dilakukan secara komprehensif oleh tim Kementerian ESDM.

“Secara teknis sudah dilakukan uji coba yang dilakukan oleh tim kami dari Kementerian ESDM yang dipimpin oleh Ibu Dirjen EBTKE Prof. Eniya. Hasilnya sangat menggembirakan,” kata Bahlil.

Baca juga: Kapolri dan Jaksa Agung Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Uji B50 Dinilai Lebih Baik dari B40

Hasil pengujian menunjukkan kualitas biodiesel B50 memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan B40. Salah satunya terlihat dari kandungan air yang lebih rendah, yang dinilai dapat meningkatkan stabilitas serta performa bahan bakar saat digunakan.

Pengujian juga dilakukan pada berbagai moda transportasi dan peralatan operasional untuk memastikan kesiapan implementasi secara nasional. Mulai dari kendaraan angkutan darat, alat berat pertambangan, ekskavator, kapal laut, kereta api, hingga mesin pertanian telah menjadi bagian dari rangkaian uji coba tersebut.

“Ini sudah dilakukan uji coba di berbagai kendaraan, baik alat berat, kapal, kereta api, dan kendaraan lainnya. Sektor tambang, ekskavator, hingga alat pertanian semuanya sudah dilakukan,” ujar Bahlil.

Pemerintah optimistis implementasi B50 pada semester II 2026 dapat berjalan sesuai target. Jika program berjalan optimal, kebutuhan impor solar diperkirakan dapat ditekan secara signifikan, bahkan berpotensi menghapus impor untuk jenis solar tertentu. 

Baca juga: Cek Arah Kiblat 15-16 Juli 2026, Menag Ajak Umat Islam Manfaatkan Fenomena Matahari Tepat di Atas Kakbah

Selain mendukung kemandirian energi, kebijakan B50 diproyeksikan memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional. Pemerintah memperkirakan program ini mampu menciptakan nilai tambah bagi industri kelapa sawit mencapai Rp24,68 triliun.

Tak hanya itu, penerapan B50 juga diprediksi membuka peluang kerja bagi lebih dari 2,2 juta orang yang terlibat dalam rantai pasok industri sawit dan energi terbarukan.

Dari sisi lingkungan, penggunaan biodiesel dinilai berkontribusi terhadap percepatan transisi energi bersih. Program B50 diperkirakan dapat menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton setara karbon dioksida (CO2), sekaligus mendukung pencapaian target pengurangan emisi nasional.

Hemat Devisa Hingga Rp157 Triliun

Bahil menilai program B50 akan memberikan dampak positif terhadap neraca perdagangan Indonesia. Berkurangnya impor bahan bakar fosil diperkirakan mampu menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun.

Baca juga: Bansos PKH dan BPNT Juli 2026 Mulai Cair Tanggal 20

Sebagai tahap transisi, pemerintah menerapkan program B40 pada semester pertama 2026 sebelum beralih ke B50 pada semester kedua. Sepanjang tahun ini, alokasi biodiesel nasional ditetapkan sekitar 17,60 juta kiloliter (kL).

Hingga pertengahan April 2026 realisasi penyaluran biodiesel telah mencapai sekitar 3,90 juta kL atau setara 24,9 persen dari total kuota tahunan. Distribusi biodiesel didukung oleh 26 Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN), 32 Badan Usaha BBM, serta 85 titik serah yang tersebar di berbagai daerah guna memastikan pasokan tetap terjaga saat implementasi B50 dimulai pada Juli mendatang. (*)