ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan komitmen Kementerian Sosial (Kemensos) dalam memperkuat integritas dan memberantas praktik korupsi di lingkungan kerjanya. Menjelang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2026, seluruh jajaran Kemensos diminta meningkatkan pengawasan serta menjaga tata kelola yang bersih dan transparan.

Penegasan tersebut disampaikan Gus Ipul sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya penguatan integritas aparatur negara. Menurutnya, pesan Presiden harus dipahami sebagai instruksi yang wajib dilaksanakan, bukan sekadar imbauan.

“Ketika Presiden menyampaikan pidato tentang integritas, itu pada dasarnya adalah perintah yang harus dijalankan. Kemensos wajib menangkap dan melaksanakan pesan tersebut,” kata Gus Ipul.

Ia menilai budaya integritas harus menjadi bagian dari cara berpikir seluruh pegawai Kemensos. Karena itu, tidak boleh ada lagi ruang bagi praktik korupsi, gratifikasi, konflik kepentingan, maupun penyalahgunaan wewenang di lingkungan kementerian.

Baca juga: Iduladha 1447 H Cetak Rekor, Lebih dari 2 Juta Hewan Kurban Tersebar di Indonesia dengan Nilai Ekonomi Rp18,28 Triliun

Dalam arahannya, Gus Ipul juga mengingatkan bahwa setiap pelanggaran hukum pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, seluruh aparatur diminta menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Tidak ada zona aman untuk korupsi. Mungkin tidak terungkap hari ini, tetapi suatu saat akan diproses. Bahkan setelah pensiun pun tetap bisa dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.

Evaluasi Internal Secara Berkala

Sebagai langkah pencegahan, Kemensos mendorong seluruh unit kerja untuk melakukan evaluasi internal secara berkala tanpa harus menunggu audit atau pemeriksaan dari pihak luar. Pengawasan berjenjang juga harus diperkuat mulai dari tingkat pimpinan hingga pelaksana.

Menurut Gus Ipul, setiap pimpinan memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran di satuan kerja yang dipimpinnya. Kelalaian dalam melakukan pengawasan dapat berdampak pada akuntabilitas pimpinan itu sendiri.

Baca juga: BGN Bantah Isu Penghentian Dana MBG, Nanik Deyang Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berjalan

“Jika ada penyimpangan di satuan kerja dan pimpinan tidak mengetahuinya, itu bentuk kelalaian. Jika mengetahui tetapi membiarkannya, maka itu bisa dianggap sebagai keterlibatan. Karena itu, setiap pimpinan wajib bertanggung jawab atas integritas di unit kerjanya,” ujarnya.

Kemensos juga menargetkan penerapan kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk gratifikasi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh program sosial pemerintah berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, Gus Ipul berharap Kemensos dapat menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lainnya dalam membangun budaya kerja yang bersih dan berintegritas. Ia menekankan bahwa perbaikan harus dilakukan secara proaktif tanpa menunggu adanya tekanan atau perintah berulang.

Menjelang proses pengadaan barang dan jasa tahun 2026, Gus Ipul mengajak seluruh jajaran Kemensos untuk memperkuat komitmen dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, integritas merupakan kunci agar berbagai program strategis Kemensos dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Ini menjadi perhatian kita bersama menjelang pengadaan tahun 2026. Saatnya memperkuat tekad, membersihkan diri, dan memastikan setiap program strategis benar-benar memberikan dampak yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Baca juga: Jabat Kepala BGN, Nanik S. Deyang Tancap Gas Benahi Program Makan Bergizi Gratis dan Perluas Jangkauan ke Daerah 3T