ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengingatkan seluruh pengelola Sekolah Rakyat di Indonesia untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi transformasi besar seiring dimulainya operasional Sekolah Rakyat permanen secara bertahap pada tahun 2026.

Menurut Gus Ipul, kehadiran Sekolah Rakyat permanen bukan sekadar pengembangan dari sekolah sementara yang selama ini berjalan, melainkan sebuah institusi pendidikan baru dengan sistem pengelolaan yang lebih kompleks dan profesional. Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama kepala sekolah, guru, wali asuh, dan tenaga kependidikan Sekolah Rakyat dari berbagai daerah yang mengikuti pertemuan secara luring maupun daring di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Jumat (29/5/2026).

“Sekolah Rakyat permanen membutuhkan pola pikir baru. Kepala sekolah tidak lagi hanya menjalankan program, tetapi harus mampu menjadi pemimpin institusi pendidikan yang unggul dan berkelanjutan,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan, kompleks Sekolah Rakyat permanen akan dibangun di atas lahan seluas 7 hingga 10 hektare dengan kapasitas lebih dari seribu peserta didik mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Kondisi tersebut menuntut kesiapan sumber daya manusia yang jauh lebih matang dibandingkan model sekolah sementara. Karena itu, Gus Ipul menekankan bahwa seluruh elemen sekolah memiliki tanggung jawab yang sama dalam membentuk karakter dan kualitas peserta didik. Tidak hanya kepala sekolah dan guru, tetapi juga wali asuh, pengelola asrama, hingga petugas kebersihan.

“Kesiapan tidak bisa menunggu peresmian. Semua harus mulai dibangun dari sekarang,” tegasnya.

Baca juga: Jelang Wajib Halal Oktober 2026, Kemenag Gencarkan Gerakan Halal Lifestyle untuk UMKM dan Masyarakat

Dalam arahannya, Gus Ipul juga menyoroti pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang seragam di seluruh Sekolah Rakyat. Ia menegaskan bahwa kualitas layanan pendidikan, pengasuhan, kesehatan, pembinaan ibadah, hingga kehidupan di asrama harus memiliki standar yang sama di setiap daerah. Menurutnya, sistem pelayanan yang terukur dan terdokumentasi akan menjadi kunci keberhasilan program pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu tersebut.

“Tidak boleh ada perbedaan kualitas layanan yang mencolok antara satu Sekolah Rakyat dengan yang lainnya. Semua harus memiliki standar yang sama,” ujarnya.

Pengelolaan Asrama

Aspek pengelolaan asrama juga menjadi perhatian khusus Kementerian Sosial. Sebagai lingkungan tempat siswa beraktivitas selama 24 jam, asrama dinilai memiliki peran penting dalam membentuk disiplin, karakter, dan kebiasaan positif peserta didik. Untuk mendukung pengawasan yang lebih optimal, Kemensos berencana memperkuat pemanfaatan teknologi, termasuk pemasangan sistem CCTV di berbagai area sekolah.

“Pengelolaan asrama harus profesional. Bayangkan seperti mengelola hotel berbintang, mulai dari kebersihan, kenyamanan, tata kelola, hingga kualitas SDM yang melayani,” kata Gus Ipul.

Baca juga: Melalui Aplikasi Reviu MBG, Penerima Manfaat Kini Bisa Nilai Kualitas Makanan Secara Langsung

Selain membahas kesiapan operasional sekolah permanen, rapat koordinasi tersebut juga menyinggung peringatan satu tahun pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang akan bertepatan dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Juli 2026.

Gus Ipul menilai momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk menunjukkan dampak nyata program dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, bukan sekadar perayaan seremonial.

“Satu tahun Sekolah Rakyat harus menjadi bukti bahwa program ini benar-benar memberikan manfaat dan menjadi solusi bagi persoalan kemiskinan,” ujarnya.

Ia mendorong seluruh Sekolah Rakyat menggelar kegiatan open house dengan melibatkan masyarakat, tokoh daerah, tokoh nasional, media massa, hingga para influencer agar publik dapat melihat langsung perkembangan dan capaian program tersebut. Menurutnya, keberhasilan Sekolah Rakyat harus menjadi cerita bersama yang lahir dari berbagai pihak, bukan hanya dari pemerintah.

Menutup arahannya, Gus Ipul mengajak seluruh pengelola sekolah untuk mulai mempersiapkan budaya kerja yang mengedepankan disiplin, kebersihan, ketertiban, dan pelayanan terbaik bagi peserta didik.

Baca juga: KPK Warning Praktik Titipan dan Pungli SPMB 2026, Sekolah Diminta Tolak Gratifikasi dan Jaga Integritas

“Mulailah berpikir lebih besar. Tingkatkan kualitas kepemimpinan, bangun budaya positif, dan pastikan setiap anak mendapatkan layanan pendidikan terbaik,” pesannya.

Sebagai informasi, hingga saat ini terdapat 93 titik pembangunan Sekolah Rakyat permanen tahap II di berbagai wilayah Indonesia. Seluruh proyek tersebut ditargetkan rampung pada Juni 2026 sehingga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru yang dimulai Juli mendatang. (*)