ORBIT-NEWS.COM, BATANG – Perkembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) atau Grand Batang City mendapat sorotan positif dari Komisi VI DPR RI. Kawasan industri strategis nasional tersebut dinilai berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja, sekaligus memperkuat agenda hilirisasi industri di Indonesia.

Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto saat memimpin kunjungan kerja spesifik ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Jawa Tengah, Kamis (21/5/2026). Kunjungan tersebut juga membahas perkembangan KITB serta rencana konsolidasi BUMN pengelola kawasan industri. Adisatrya mengatakan, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan KIT Batang berkembang cukup pesat dan mulai memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah.

“Perkembangannya kami lihat sangat bagus dan yang paling penting adalah dampaknya terhadap Kabupaten Batang. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang mencapai 7,7 persen dan penyerapan tenaga kerjanya juga sangat baik,” kata Adisatrya usai pertemuan di kawasan KEK Industropolis Batang.

Menurutnya, keberhasilan kawasan industri tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk, tetapi juga manfaat langsung yang dirasakan masyarakat sekitar. Salah satu indikator yang dinilai menonjol ialah dominasi tenaga kerja lokal yang terserap di kawasan tersebut.

“Mayoritas tenaga kerja yang bekerja di sini adalah dari lokal Batang dan ini sangat bagus. Artinya kawasan industri ini benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tuturnya.

Baca juga: Firman Soebagyo Ingatkan Pemerintah, Ekonomi Sulit Tumbuh Jika Sektor Swasta Terus Tertekan

Dalam kunjungan itu, Komisi VI DPR RI menerima paparan dari PT Danareksa (Persero), PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), serta PT Kawasan Industri Terpadu Batang terkait perkembangan investasi, strategi konsolidasi kawasan industri BUMN, hingga arah pengembangan industri nasional ke depan.

Peralihan Lahan dan Modal

Meski demikian, DPR RI masih mencatat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan agar pengembangan kawasan industri berjalan lebih optimal. Beberapa persoalan yang menjadi perhatian di antaranya penyelesaian peralihan lahan dan dukungan penyertaan modal dari pemerintah pusat.

“Tadi kami juga dilaporkan beberapa isu terkait peralihan lahan yang belum selesai, juga penyertaan modal dari pemerintah pusat. Ini menjadi perhatian kami dan akan terus kami dorong supaya perkembangan kawasan industri ini semakin baik ke depan,” tegasnya.

Selain aspek investasi dan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi fokus pembahasan. Komisi VI DPR RI mendorong agar perusahaan-perusahaan di kawasan industri memperluas program pelatihan kerja dan magang bagi warga sekitar.

Baca juga: Harga Emas Hari Ini 29 Mei 2026 Naik, Cek Harga Antam, UBS, Galeri24 dan Perhiasan Emas per Gram

“Kami berharap ada pelatihan dan program magang di industri-industri yang ada di sini supaya skill tenaga kerja lokal bertambah dan mereka bisa terus bekerja secara berkelanjutan,” tambah Adisatrya.

Sementara itu, President Director PT Kawasan Industri Wijayakusuma Ahmad Fauzie Nur menyebut dukungan pemerintah sejak awal pengembangan KIT Batang menjadi faktor penting keberhasilan kawasan tersebut. Dana penyertaan modal negara yang diberikan sejak 2021 disebut telah dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan lahan, hingga penyiapan fasilitas kawasan.

Ia menjelaskan, terdapat empat indikator utama yang menjadi target pengembangan KITB, yakni penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM lokal, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Saat ini, KIT Batang disebut telah menarik lebih dari 45 perusahaan nasional maupun asing untuk berinvestasi. Kehadiran investor tersebut dinilai turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang yang mencapai 7,7 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.

“Kami berharap dukungan dari pemerintah dan DPR RI terus berlanjut agar KITB dapat bergerak lebih cepat dan menarik investasi yang lebih besar lagi bagi Indonesia,” pungkasnya.

Baca juga: DPR Soroti Lemahnya Koordinasi Pengelolaan Destinasi Wisata, Kementerian Pariwisata Diminta Perkuat Sinergi dengan Daerah