ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sekaligus mengakselerasi pelaksanaan berbagai program strategis pertanian pada tahun 2026. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin rapat kerja bersama Menteri Pertanian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Rapat kerja tersebut membahas sejumlah agenda penting, mulai dari hasil pemeriksaan BPK Tahun 2025, evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025, hingga perkembangan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2026.

Menurut Kharis, Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian telah menyepakati beberapa langkah prioritas yang harus segera dijalankan agar program pertanian nasional dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Komisi IV bersama Kementerian Pertanian menyepakati agar Kementerian Pertanian melaksanakan rekomendasi BPK atas temuan hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan program Kementerian Pertanian serta melakukan percepatan penyelesaian sisa tindak lanjut rekomendasi,” kata Kharis.

Selain fokus pada penyelesaian temuan audit, Komisi IV juga menyoroti rendahnya capaian realisasi sejumlah program pertanian tahun 2026 yang masih berada di bawah 25 persen. DPR meminta Kementan segera mempercepat pelaksanaan program agar target produksi dan pengembangan sektor pertanian tidak tertunda.

Baca juga: Firman Soebagyo Ingatkan Pemerintah, Ekonomi Sulit Tumbuh Jika Sektor Swasta Terus Tertekan

Beberapa program yang menjadi perhatian antara lain peningkatan produksi kedelai, pengembangan komoditas tebu, perluasan akses pembiayaan bagi petani, hingga percepatan realisasi fisik konstruksi optimasi lahan (oplah).

Kharis menilai percepatan program tersebut diperlukan untuk mendorong peningkatan produksi nasional sekaligus memperkuat hilirisasi komoditas pertanian.

“Kami meminta percepatan realisasi program-program strategis, antara lain produksi kedelai, tebu, akses pembiayaan, serta realisasi fisik konstruksi oplah sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung peningkatan produksi dan hilirisasi komoditas pertanian,” ujarnya.

Laporan Berkala

Komisi IV DPR RI juga meminta Kementerian Pertanian menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan tindak lanjut rekomendasi BPK. Pelaporan dilakukan secara sistematis dan periodik agar fungsi pengawasan parlemen berjalan lebih optimal serta meningkatkan transparansi pelaksanaan program.

Baca juga: DPR Soroti Lemahnya Koordinasi Pengelolaan Destinasi Wisata, Kementerian Pariwisata Diminta Perkuat Sinergi dengan Daerah

“Komisi IV meminta Kementerian Pertanian menyampaikan rincian pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK secara sistematis dan periodik kepada Komisi IV,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, muncul pula kesepakatan baru terkait penguatan ketahanan pangan nasional. Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian sepakat mendorong komoditas bawang putih dan susu masuk dalam kategori komoditas strategis nasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produksi dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor, serta memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang terus meningkat.