ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA — Sistem penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menilai kebijakan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya berpihak pada keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Fikri mengungkapkan, salah satu persoalan utama terletak pada panjangnya durasi seleksi jalur mandiri PTN yang kerap berlangsung hingga pertengahan bahkan akhir tahun. Kondisi ini dinilai mempersempit peluang PTS dalam menjaring mahasiswa baru.

Menurutnya, berbagai keluhan dari pihak PTS menjadi alasan utama dibentuknya Panitia Kerja (Panja) untuk mengevaluasi sistem tersebut. Ia menilai, perlu ada penataan ulang agar proses penerimaan mahasiswa di PTN tidak mendominasi seluruh potensi calon mahasiswa.

“PTS merasa dirugikan karena jalur masuk PTN sangat banyak, mulai dari seleksi berbasis tes hingga non-tes, ditambah jalur mandiri yang terus diperpanjang. Jika memang terbukti memberatkan, ini harus segera dibenahi,” ungkapnya.

Baca juga: Perkuat Empat Pilar, Perbedaan Awal Ramadhan Jadi Ruang Edukasi Kebangsaan di Kedungbanteng

Fikri menegaskan bahwa peran PTN dan PTS seharusnya saling melengkapi. Ia mendorong agar PTN lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, sementara PTS diperkuat dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat.

Seleksi PTN Terlalu Panjang

Selain itu, ia juga menyoroti waktu pelaksanaan seleksi PTN yang dinilai terlalu panjang, bahkan hingga Juli atau Agustus. Hal ini, kata dia, membuat PTS kehilangan momentum penting dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

“Durasi yang terlalu lama membuat ruang gerak PTS semakin sempit. Ini harus menjadi perhatian serius agar ekosistem pendidikan tinggi tetap seimbang,” tambahnya.

Tak hanya itu, Fikri juga mengingatkan adanya potensi tumpang tindih program studi antar lembaga pendidikan tinggi di bawah berbagai kementerian. Ia menilai kondisi tersebut dapat memicu persaingan tidak sehat, terutama bagi PTS.

Baca juga: Ramadan di Kalitapen Jadi Ruang Edukasi Kebangsaan, Warga Diajak Dewasa Hadapi Perbedaan Lebaran

Ia mendorong adanya pengaturan yang lebih jelas terkait pengembangan program studi, sehingga setiap perguruan tinggi memiliki keunggulan masing-masing dan tidak saling berbenturan.

“Ke depan perlu ada penguatan diferensiasi. Setiap kampus harus punya fokus unggulan agar saling mendukung, bukan justru saling bersaing secara tidak sehat,” tegasnya.