ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI, Firman Soebagyo mengingatkan pemerintah agar tidak mengeluarkan kebijakan yang berpotensi menghambat pertumbuhan sektor swasta. Menurutnya, dunia usaha memiliki peran vital dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, mulai dari menciptakan lapangan kerja hingga meningkatkan penerimaan negara.

Firman menegaskan, target pembangunan nasional dan ambisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan mudah tercapai jika pemerintah terlalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di tengah keterbatasan fiskal, sektor swasta justru menjadi motor utama yang mampu mendorong investasi dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

“Dunia usaha merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Mereka membuka lapangan kerja, menghadirkan inovasi, dan berkontribusi besar melalui pajak. Karena itu, kebijakan yang menghambat aktivitas usaha perlu dievaluasi,” kata Firman, Sabtu (30/5/2026).

Politikus Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa kapasitas APBN saat ini sudah terbebani oleh berbagai kebutuhan strategis negara, mulai dari anggaran pendidikan, subsidi energi, belanja aparatur sipil negara, hingga pembangunan infrastruktur. Kondisi itu membuat pemerintah tidak mungkin menjadi satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan nasional. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta harus diperkuat melalui kebijakan yang mendukung iklim investasi dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Firman menilai keberhasilan banyak negara maju tidak hanya ditopang oleh kekuatan anggaran negara, tetapi juga oleh terciptanya lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan lebih berperan sebagai regulator dan fasilitator yang mendukung pertumbuhan usaha.

Baca juga: DPR Soroti Lemahnya Koordinasi Pengelolaan Destinasi Wisata, Kementerian Pariwisata Diminta Perkuat Sinergi dengan Daerah

“Pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif. Kepastian hukum, regulasi yang sederhana, serta insentif yang jelas menjadi kebutuhan utama dunia usaha saat ini,” katanya.

Kebijakan yang Menghambat Investasi

Wakil Ketua Umum Kadin tersebut juga mendorong pemerintah untuk meninjau kembali berbagai kebijakan yang dinilai dapat mengurangi minat investasi maupun menghambat ekspansi pelaku usaha di dalam negeri.

Sebagai contoh, Firman menyoroti fenomena penutupan sejumlah gerai ritel modern di berbagai daerah. Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata karena berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap perekonomian lokal.

Ia menjelaskan bahwa sektor ritel modern bukan hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga menjadi mitra penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pemasok produk maupun jaringan distribusi.

Baca juga: Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan Dinilai Perkuat Representasi Politik dan Demokrasi

“Ketika perusahaan mulai mengurangi operasional atau menutup gerai, yang terdampak bukan hanya perusahaan itu sendiri. Pekerja kehilangan pekerjaan, UMKM kehilangan pasar, dan aktivitas ekonomi daerah ikut melemah,” ujarnya.

Firman menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi. Jika dunia usaha berkembang, maka penerimaan pajak meningkat, kesempatan kerja bertambah, dan daya beli masyarakat ikut terdongkrak.

Ia pun mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen serta program hilirisasi industri yang tengah digencarkan pemerintah akan sulit terealisasi tanpa dukungan kuat dari sektor swasta.

“Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan dunia usaha yang sehat dan berkembang. Karena itu, keberpihakan terhadap sektor swasta harus menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan nasional,” tegas Firman. (*)

Baca juga: Tagar Jakarta Darurat Begal Ramai di Media Sosial, DPR Soroti CCTV hingga Penerangan Jalan di Titik Rawan