ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO — Komitmen pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Banyumas kembali ditegaskan oleh Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono. Dengan tegas, Sadewo menyampaikan, jika masih ada warga yang diminta membayar layanan kesehatan, maka biaya tersebut diminta untuk “ditagihkan kepada Bupati”. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan implementasi program Universal Health Coverage (UHC) agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

Dalam rakor penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2026 di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kamis (9/4/2026), Bupati Sadewo mengatakan, bahwa kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi negara. Oleh karena itu, implementasi UHC di Banyumas tidak boleh menyisakan hambatan, baik dari sisi administrasi maupun pembiayaan.

“Kalau mereka tidak mau mengeluarkan uang dari CSR atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sudah, nanti tagihkan ke Bupati. Saya bayarin pakai kocek pribadi,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi pesan tegas bahwa tidak boleh ada warga Banyumas yang terhambat mendapatkan layanan kesehatan hanya karena persoalan biaya.

Baca juga: Tetap Olahraga Saat Demam? Ketahui Risikonya Sebelum Terlambat

UHC: Perlindungan Nyata untuk Masyarakat

Saat ini, capaian kepesertaan JKN di Banyumas telah mencapai 98 persen, dengan tingkat kepesertaan aktif sekitar 80 persen. Angka tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi warganya.

Program UHC menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui skema ini, warga dapat memperoleh layanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit mitra BPJS tanpa harus khawatir terhadap biaya pengobatan.

Namun, pada prakteknya masih ditemukan sejumlah kendala, terutama terkait kepesertaan BPJS yang belum aktif saat masyarakat membutuhkan layanan kesehatan. Kondisi ini kerap menghambat proses pelayanan di fasilitas kesehatan.

Baca juga: Kemenkes Perluas Vaksinasi Campak ke Dewasa, Tenaga Kesehatan Jadi Prioritas

Menanggapi hal tersebut, Bupati Sadewo menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan untuk tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau kepesertaan tidak aktif, tolong dibantu dulu. Jangan sampai masyarakat tidak dilayani hanya karena masalah administrasi,” kata Sadewo.

Dukungan Anggaran dan Kolaborasi

Untuk mendukung program UHC ini, Pemkab Banyumas telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp105 miliar. Selain itu, dukungan juga diperoleh dari berbagai sumber non-APBD, termasuk CSR dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Baca juga: FIKES UMP Gandeng AGD 118, Perkuat Kompetensi Mahasiswa dalam Penanganan Gawat Darurat di Lapangan

Langkah ini menunjukkan bahwa program UHC tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan sinergi dari berbagai elemen untuk dapat berjalan optimal.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti masih adanya laporan pungutan biaya di sejumlah fasilitas kesehatan, meskipun program layanan gratis telah berjalan. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut tidak boleh terjadi.

“Saya tidak mau dengar ada masyarakat yang masih diminta bayar, meskipun hanya Rp10 ribu atau Rp15 ribu. Itu harusnya sudah gratis,” tegas Sadewo.

Ia meminta seluruh puskesmas dan klinik mitra BPJS untuk memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, khususnya bagi warga Banyumas yang memiliki KTP daerah setempat.

Sebagai bagian dari penguatan program, Pemkab Banyumas juga akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi dilakukan melalui berbagai media, termasuk pemasangan informasi di fasilitas kesehatan serta pembuatan konten edukatif yang mudah dipahami.

Baca juga: Polresta Banyumas Bongkar Aksi Pencurian Kabel BTS di Rawalo, Satu Pelaku Ditangkap