ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako terus disalurkan secara bertahap menjelang Ramadan 2026. Langkah ini diharapkan membantu keluarga penerima manfaat, khususnya umat Islam, menjalankan ibadah puasa dengan lebih tenang.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran bansos triwulan pertama tahun 2026 telah melampaui 85 persen, dengan nilai lebih dari Rp15 triliun.

Untuk program PKH, pemerintah menargetkan 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sepanjang tahun ini. Hingga periode Januari–Maret 2026, bantuan telah menjangkau 8.940.958 KPM dengan total nilai lebih dari Rp6 triliun atau setara 89,4 persen dari target triwulan pertama. Sementara itu, Bantuan Sembako telah disalurkan kepada lebih dari 15 juta KPM dengan nilai melampaui Rp9 triliun atau sekitar 86,9 persen dari target.

“Penyaluran terus kami percepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” terangnya. .

Seluruh bantuan disalurkan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) serta Bank Syariah Indonesia (BSI) guna memastikan distribusi tepat sasaran dan transparan.

Baca juga: Wapres RI ke-6, Try Sutrisno Wafat di Usia 90 Tahun

Masih Ada Penerima Baru dalam Proses

Kemensos mencatat masih terdapat tambahan penerima manfaat baru hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Jumlahnya mencapai lebih dari 1 juta KPM untuk PKH dan sekitar 2 juta KPM untuk Bantuan Sembako.

Namun, sebagian dari mereka belum menerima bantuan karena masih menjalani proses pembukaan rekening kolektif (burekol), distribusi kartu, serta persiapan penyaluran melalui PT Pos Indonesia. Proses ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua bulan.

Dan khusus untuk daerah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kemensos telah menyalurkan bantuan PKH dan Sembako senilai Rp1,8 triliun kepada sekitar 1,7 juta KPM. Pemerintah menargetkan seluruh penyaluran di wilayah tersebut rampung pada akhir Februari.

Selain bantuan reguler, Kemensos juga menyiapkan skema bansos adaptif pascabencana. Program ini mencakup bantuan logistik, operasional dapur umum, santunan korban meninggal dan luka, jaminan hidup (jadup), serta dukungan pemulihan ekonomi masyarakat. Total anggaran yang disiapkan untuk bansos adaptif mencapai lebih dari Rp2 triliun. Dari jumlah tersebut, dana kedaruratan hampir Rp100 miliar telah tersalurkan.

Baca juga: Komdigi Hadirkan Layanan DARA, Solusi Konsultasi untuk Atasi Adiksi Gim pada Anak

Rinciannya, santunan ahli waris telah diberikan kepada 990 jiwa dengan total Rp14,8 miliar (Rp15 juta per jiwa). Bantuan isi hunian senilai Rp98,7 miliar disiapkan untuk 32,9 ribu kepala keluarga, sementara bantuan jaminan hidup sebesar Rp25,8 miliar dialokasikan bagi 19,1 ribu jiwa.

Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan bertahap dengan merujuk pada satu data nasional dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai basis awal. Pemerintah daerah kemudian mengusulkan daftar korban by name by address (BNBA), dilanjutkan penetapan nominatif bersama Muspida, hingga verifikasi oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Setelah data final disahkan, Kemensos menyalurkan bantuan kepada penerima yang berhak.

Gus Ipul menegaskan, sebagian besar anggaran bansos adaptif sebenarnya sudah tersedia di rekening dan siap disalurkan. Saat ini, sekitar Rp600 miliar tinggal menunggu proses distribusi, sementara sisa kebutuhan anggaran masih diajukan melalui skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

“Yang terpenting, bantuan terus bergerak agar masyarakat yang membutuhkan bisa segera terbantu,” pungkasnya.