ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG - Menjelang berakhirnya tahun 2025, Jawa Tengah menorehkan catatan penting dalam perjalanan pembangunan daerah. Di tengah tekanan ekonomi global dan kebijakan pengetatan fiskal nasional, provinsi ini justru mampu menjaga laju pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Capaian tersebut menjadi modal optimisme bagi Jawa Tengah dalam menyongsong tahun 2026.

Baca juga: Boyolali Jadi Incaran Investor China, Proyek Air Minum Rp160 Miliar Segera Digarap

Tahun 2025 menjadi fase awal kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin. Berbagai dinamika mewarnai perjalanan pemerintahan, khususnya pada sektor ekonomi. Salah satu tantangan utama datang dari kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), yang berdampak pada ruang fiskal pemerintah daerah.

Namun demikian, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ekonomi Jawa Tengah tetap mampu tumbuh solid. Pada Triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat sebesar 5,37 persen secara year on year (YoY). Angka tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,04 persen.

Baca juga: Inovasi Bioflok Bumdes Banyumili Dorong Ketahanan Pangan Purbalingga

Pelaksana Tugas Kepala BPS Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, menjelaskan bahwa kinerja positif tersebut ditopang oleh beberapa sektor utama. Industri pengolahan masih menjadi tulang punggung perekonomian dengan kontribusi mencapai 33,43 persen. Disusul sektor perdagangan sebesar 13,44 persen, pertanian 12,88 persen, serta konstruksi 11,82 persen.

“Struktur perekonomian Jawa Tengah masih didominasi oleh industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Keempat sektor ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Endang.

Baca juga: Ratusan Mahasiswa Dikukuhkan, Relawan Pajak Jateng II Siap Dampingi Wajib Pajak Sepanjang 2026

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penggerak utama roda ekonomi Jawa Tengah dengan kontribusi mencapai 60,64 persen. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat yang relatif terjaga, sekaligus mencerminkan peran penting stabilitas sosial dan ekonomi di tingkat rumah tangga.

Pertumbuhan ekonomi yang terjaga tersebut turut mendorong peningkatan realisasi investasi. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, sepanjang Januari hingga September 2025, realisasi investasi mencapai Rp66,13 triliun. Investasi tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 326.462 orang, menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan serapan tenaga kerja terbesar kedua di Pulau Jawa.

Baca juga: Inflasi Rembang Desember 2025 Terkendali, Daya Beli Masyarakat Dinilai Masih Kuat

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai capaian tersebut tidak terlepas dari upaya berkelanjutan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Berbagai kebijakan diarahkan untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan perizinan berbasis digital, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan dunia industri.

Selain itu, penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi perhatian utama. Pemprov Jateng secara aktif mendorong pelatihan vokasi, program peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta sinkronisasi antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Langkah ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

Dalam mendukung investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakselerasi pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi baru. Seluruh kepala daerah di Jawa Tengah didorong untuk membuka peluang investasi di wilayah masing-masing guna menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang merata.

Berbagai upaya tersebut mendapat pengakuan nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan Pioneer of Economic Empowerment dalam ajang Indonesia Kita Award. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Gubernur Ahmad Luthfi dalam acara yang digelar di Jakarta Selatan pada 10 November 2025.

Pada akhirnya, tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikatornya terlihat dari penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Data BPS mencatat persentase penduduk miskin turun dari 9,58 persen pada September 2024 menjadi 9,48 persen pada Maret 2025.

Dengan capaian tersebut, Jawa Tengah menutup tahun 2025 dengan optimisme baru. Tantangan masih ada, namun fondasi ekonomi yang relatif kuat menjadi bekal penting bagi provinsi ini untuk melangkah lebih mantap memasuki tahun 2026.