ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG — Tahap verifikasi peserta Program Mudik Gratis Lebaran 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat perhatian dari kalangan legislatif. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho, meminta proses seleksi dilakukan lebih ketat dan transparan agar bantuan benar-benar menjangkau warga berpenghasilan rendah.

Menurutnya, berkurangnya kuota peserta tahun ini menuntut pemerintah daerah memperkuat mekanisme penyaringan berbasis data sosial ekonomi. Tanpa langkah tersebut, program berisiko tidak tepat sasaran dan justru dinikmati kelompok yang relatif mampu.

Ari menilai pekerja sektor informal layak menjadi prioritas utama. Kelompok ini mencakup pedagang kaki lima, asisten rumah tangga, pengemudi ojek online, buruh harian, hingga pekerja serabutan yang pendapatannya fluktuatif dari waktu ke waktu.

“Dengan kondisi penghasilan yang tidak menentu, pekerja informal paling merasakan beban biaya mudik. Karena itu mereka perlu dipertimbangkan sebagai penerima utama,” terangnya. 

Ia menjelaskan, pekerja formal umumnya memiliki bantalan ekonomi berupa gaji tetap dan Tunjangan Hari Raya (THR). Sebaliknya, pekerja informal sering harus menyiapkan biaya perjalanan secara mandiri di tengah kebutuhan hidup yang juga meningkat menjelang Lebaran.

Baca juga: Gelar Silaturahmi Kebangsaan, H. Wastam Ajak Warga Baturraden Perkuat Bhinneka Tunggal Ika di Momentum Imlek 2026

Informasi Program

Selain soal prioritas penerima, Ari menekankan pentingnya literasi informasi program. Ia meminta pemerintah memastikan petunjuk pendaftaran disampaikan secara sederhana, terbuka, dan mudah diakses masyarakat hingga tingkat bawah.

“Jangan sampai programnya baik, tetapi masyarakat yang berhak justru gagal mendaftar karena informasi kurang jelas,” tegasnya.

Dari sisi operasional, ia juga mengingatkan aspek keselamatan perjalanan tidak boleh diabaikan. Kesiapan armada, kelayakan kendaraan, fasilitas penumpang, serta manajemen lalu lintas saat arus mudik dan balik harus dipastikan sejak awal.

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera itu menambahkan, keberhasilan Mudik Gratis 2026 sangat bergantung pada koordinasi lintas instansi dan dukungan masyarakat. Ia mendorong adanya kolaborasi yang lebih luas, termasuk melibatkan komunitas warga dalam sosialisasi.

Baca juga: Perkuat Toleransi di Momentum Imlek, Anggota MPR RI H. Wastam Soroti Ancaman Judi Daring

Jika dijalankan dengan seleksi yang akurat dan pengelolaan yang profesional, program ini diyakini tidak hanya membantu mobilitas pemudik, tetapi juga menjadi instrumen nyata pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan di Jawa Tengah.