ORBIT-NEWS.COM, BANYUMAS – Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat Kabupaten Banyumas. Berbagai kebutuhan dasar, mulai dari infrastruktur jalan, penerangan hingga irigasi pertanian, dinilai belum merata dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang digelar Anggota MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII, H. Wastam SE. SH. MH, di The Forest Island, Baturraden, Banyumas, Senin (22/6/2026). Forum yang mengangkat tema "Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah" itu menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Wastam menegaskan bahwa kegiatan serap aspirasi merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional anggota MPR RI untuk memastikan suara masyarakat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional.

"Setiap masukan dari masyarakat memiliki nilai penting. Aspirasi yang kami terima hari ini akan kami bawa dan perjuangkan agar menjadi perhatian pemerintah, sehingga pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat, termasuk warga di wilayah pedesaan," tuturnya.

Forum berlangsung interaktif dengan menghadirkan Aktivis Pemuda Banyumas sekaligus praktisi hukum, H. Nurfauzi S.HI. MH, sebagai narasumber serta dipandu moderator Waryono. Kegiatan diikuti tokoh masyarakat, perwakilan konstituen dari berbagai kecamatan, serta Relawan Dreamland Club Kabupaten Banyumas.

Baca juga: Program Durenisasi Aiptu Eko Suroso Ubah Lahan Tidur Menjadi Sumber Harapan Warga Desa Pekuncen

Pembangunan Masih Terpusat di Kota

Dalam sesi dialog, sejumlah peserta menyampaikan bahwa pembangunan masih cenderung terpusat di kawasan perkotaan, terutama Purwokerto, sementara desa-desa di wilayah pinggiran masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik.

Warga mengungkapkan kondisi jalan antardesa yang rusak, minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU), hingga jaringan irigasi yang belum memadai masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada distribusi hasil pertanian, aktivitas ekonomi masyarakat, hingga akses menuju layanan pendidikan dan kesehatan.

Nurfauzi menilai, pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas agar kesenjangan sosial dan ekonomi antara desa dan kota tidak semakin melebar.

Baca juga: Doktor Ke-92 UIN Saizu Purwokerto Teliti Internalisasi Nilai Humanistik dalam Kurikulum Merdeka

"Desa memiliki potensi besar untuk berkembang. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan kebijakan melalui pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, serta dukungan terhadap sektor pertanian dan UMKM agar masyarakat tidak terus bergantung pada pusat-pusat ekonomi di perkotaan," katanya.

Melalui diskusi yang berlangsung hampir tiga jam tersebut, forum menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah. Di antaranya percepatan pembangunan infrastruktur desa, penguatan program berbasis potensi lokal, peningkatan efektivitas pemanfaatan dana desa, serta modernisasi sarana pendukung pertanian dan distribusi hasil produksi masyarakat.

Selain itu, peserta juga mendorong pemerintah memperluas akses ekonomi di pedesaan melalui pengembangan klaster usaha produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat menekan laju urbanisasi.

Menutup kegiatan, Wastam memastikan seluruh aspirasi yang dihimpun akan dituangkan dalam laporan resmi sebagai bahan perjuangan di tingkat nasional.

"Dokumen ini bukan sekadar laporan administrasi, tetapi menjadi amanah yang akan kami perjuangkan agar pemerintah pusat maupun daerah dapat menghadirkan program pembangunan yang lebih merata, inklusif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Banyumas," tegasnya.

Baca juga: Aspal Perlintasan Sebidang JPL 501 Sumpiuh Diperbaiki, KAI Daop 5 Purwokerto Apresiasi Dukungan Pemkab Banyumas

Melalui kegiatan serap aspirasi tersebut, Wastam berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat terus terjalin sehingga kebijakan pembangunan ke depan semakin berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan antara desa dan kota di Kabupaten Banyumas. (*)