Caption Foto : Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dalam Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Kota Semarang, Kamis (18/6/2026. (Foto : Dok. Diskomdigi Jateng).)
ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas. Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi utama dalam merancang kebijakan pembangunan yang tepat sasaran di Jawa Tengah.
Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Kota Semarang, Kamis (18/6/2026). Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, para kepala daerah, serta jajaran BPS se-Jawa Tengah.
Dalam pelaksanaan sensus yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026 tersebut, BPS melibatkan sebanyak 36.891 petugas di seluruh wilayah Jawa Tengah untuk melakukan pendataan secara langsung kepada masyarakat.
Ahmad Luthfi menegaskan, keberhasilan sensus sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi pijakan penting bagi pemerintah daerah dalam memahami kondisi ekonomi masyarakat, memetakan potensi wilayah, hingga menyusun program pembangunan yang lebih efektif.
“Data yang disampaikan masyarakat akan memberikan gambaran nyata tentang kondisi ekonomi Jawa Tengah. Karena itu, kami berharap masyarakat dapat memberikan informasi yang benar kepada petugas BPS,” ujar Luthfi.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota akan terus mendorong sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya sensus ekonomi dan tidak ragu menerima kedatangan petugas di lapangan.
Menurut Luthfi, pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan basis data yang valid sehingga kebijakan yang diambil dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
Kontribusi Jateng Terhadap Perekonomian Nasional
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengungkapkan, Jawa Tengah memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Hingga 2026, jumlah usaha di provinsi tersebut tercatat hampir mencapai lima juta unit. Angka tersebut mewakili sekitar 25,76 persen dari total usaha di Pulau Jawa dan 15,25 persen dari keseluruhan usaha yang ada di Indonesia.
“Pendataan yang berkualitas di Jawa Tengah akan sangat menentukan kualitas data ekonomi nasional, karena porsinya mencapai sekitar 15 persen dari total usaha di Indonesia,” kata Sonny.
Ia menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menghadirkan pendekatan yang lebih luas dibandingkan sensus sebelumnya. Selain mendata sektor usaha formal dan informal, sensus kali ini juga menjangkau aktivitas ekonomi rumah tangga, termasuk usaha berbasis digital yang dijalankan dari rumah.
Menurut Sonny, perkembangan teknologi telah mengubah pola usaha masyarakat. Banyak pelaku ekonomi kini memanfaatkan platform media sosial dan kanal digital untuk menjalankan bisnisnya, sehingga diperlukan pendataan langsung hingga ke tingkat rumah tangga.
“Saat ini banyak usaha dijalankan dari rumah melalui media sosial atau platform digital. Aktivitas seperti ini tidak dapat diketahui hanya dari pengamatan luar, sehingga petugas perlu melakukan pendataan langsung ke rumah-rumah warga,” jelasnya.
BPS juga menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 berbeda dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sensus ini secara khusus bertujuan memotret aktivitas ekonomi masyarakat dan tidak berkaitan dengan kepentingan perpajakan.
Di lapangan, petugas sensus mengedepankan pendekatan edukatif sebelum melakukan wawancara. Salah satu petugas dari Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Anastasia Putri, mengatakan masyarakat terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat sensus sebelum mengisi kuesioner.
Ia mengungkapkan bahwa sebagian warga masih merasa khawatir saat ditanya mengenai kondisi ekonomi keluarga, termasuk informasi pendapatan. Namun, BPS menjamin seluruh data responden dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan dan dijaga kerahasiaannya.
Untuk memastikan keamanan proses pendataan, masyarakat diminta memeriksa identitas petugas yang dilengkapi surat tugas, surat rekomendasi dari pemerintah daerah, serta rompi khusus sebagai tanda pengenal resmi. (*)
