ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA — Kenaikan anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi perhatian Komisi X DPR RI. Anggota Komisi X DPR RI. Abdul Fikri Faqih meminta tambahan anggaran tersebut tidak sekadar meningkatkan angka belanja, tetapi benar-benar digunakan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Dalam struktur RAPBN 2027 yang disampaikan Presiden RI, pendapatan negara direncanakan meningkat dari Rp3.842,7 triliun menjadi Rp4.092,2 triliun. Sejalan dengan kenaikan tersebut, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen juga ikut bertambah.

Anggaran pendidikan yang sebelumnya sekitar Rp768,54 triliun naik menjadi Rp819,44 triliun. Bagi Komisi X DPR RI, tambahan anggaran tersebut menjadi peluang untuk memperkuat berbagai program pendidikan, termasuk pemenuhan hak pendidikan dasar.

“Formula dan struktur anggaran sekarang ini dari nominal naik. Dari Rp3.842,7 triliun menjadi Rp4.092,2 triliun. Itu maknanya kalau bagi Komisi X, 20 persen anggaran pendidikan naik. Yang semula hanya Rp768,54 triliun sekarang menjadi Rp819,44 triliun. Ini yang nanti akan kita kawal,” kata Fikri.

Hak Pendidikan Dasar

Baca juga: Bukan Sekedar Kenyang, Ini Makanan yang Bisa Mendukung Kecerdasan Anak

Menurutnya, peningkatan anggaran pendidikan harus diarahkan pada kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah upaya pemerintah memenuhi hak pendidikan dasar sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menilai putusan MK mengenai pendidikan dasar tanpa pungutan perlu dipersiapkan secara serius. Pemerintah dinilai perlu menyusun skema pembiayaan dan tahapan implementasi agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif.

“Kalau Komisi X prioritas, supaya keputusan MK yang akan menggratiskan SD-SMP ini bisa disimulasikan, tidak hanya disimulasikan tetapi dilaksanakan dengan baik. Sungguhpun MK tidak menentukan tahun, tetapi secara bertahap harus direalisasikan,” tegasnya.

Fikri juga mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap pembangunan sumber daya manusia. Salah satu indikasinya terlihat dari masih ditempatkannya renovasi sarana pendidikan sebagai bagian dari prioritas pembangunan.

Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan atau renovasi gedung sekolah. Infrastruktur harus berjalan beriringan dengan pemerataan akses, kualitas pembelajaran, kesejahteraan tenaga pendidik, serta pemenuhan hak peserta didik.

Baca juga: DPR RI Pastikan RUU Perampasan Aset Selesai Desember 2026

“Anggaran pendidikan harus memberikan dampak nyata terhadap kualitas layanan pendidikan. Jangan sampai kenaikan anggaran hanya terlihat dari sisi nominal, tetapi manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat,” ujarnya.

Komisi X DPR RI juga akan mencermati distribusi dan penggunaan anggaran pendidikan karena porsi 20 persen APBN tersebut tidak seluruhnya berada dalam satu kementerian. Anggaran pendidikan tersebar di berbagai kementerian/lembaga serta melalui transfer ke daerah.

Karena itu, pengawasan terhadap efektivitas belanja pendidikan menjadi penting agar tambahan anggaran dalam RAPBN 2027 tidak terfragmentasi dan kehilangan dampak strategisnya.

Fikri menegaskan, pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan anggaran pendidikan yang mencapai sekitar Rp819,44 triliun, pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk mempercepat pemerataan sekaligus meningkatkan mutu pendidikan.

Kenaikan anggaran pendidikan RAPBN 2027 pun diharapkan tidak berhenti sebagai tambahan angka dalam dokumen APBN. Lebih jauh, tambahan tersebut harus diterjemahkan menjadi sekolah yang lebih layak, akses pendidikan yang lebih merata, dan pemenuhan hak pendidikan dasar bagi seluruh anak Indonesia. (*)

Baca juga: UIN Saizu Buka KIP Kuliah 2026, 315 Mahasiswa Berpeluang Dapat Bantuan Pendidikan