ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Haji dan Umrah Polri mengungkap maraknya praktik penipuan haji ilegal yang merugikan ratusan calon jemaah di berbagai daerah. Hingga akhir Mei 2026, sebanyak 550 calon jemaah tercatat menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp21,7 miliar.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerja Satgas Haji dan Umrah bersama jajaran kepolisian di daerah dalam menindak praktik penyelenggaraan haji non-prosedural yang masih ditemukan menjelang dan selama musim haji.
Berdasarkan data Subsatgas Penegakan Hukum (Gakkum), hingga 29 Mei 2026 pihak kepolisian telah menangani 29 laporan polisi (LP) dan 30 laporan informasi (LI) terkait dugaan penipuan haji ilegal.
"Dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, sebanyak 26 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Jumlah korban mencapai 550 orang dengan total kerugian masyarakat sebesar Rp21.701.700.000," jelasnya.
Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut dilakukan melalui sinergi antara Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri dan sejumlah Polda di Indonesia. Selain melakukan penegakan hukum, Satgas Haji dan Umrah juga terus mengintensifkan upaya pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, serta pengawasan terhadap proses keberangkatan jemaah.
Johnny menegaskan, praktik haji non-prosedural menjadi perhatian serius karena tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang besar, tetapi juga mengancam keberlangsungan ibadah para calon jemaah yang telah menaruh harapan untuk berangkat ke Tanah Suci.
"Kasus-kasus seperti ini tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga berdampak pada pelaksanaan ibadah masyarakat yang telah mempersiapkan diri untuk menunaikan rukun Islam kelima," katanya.
Perkuat Sistem Pengawasan dan Perlindungan
Persoalan haji ilegal juga menjadi salah satu topik pembahasan dalam pertemuan antara Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo dengan perwakilan Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas penguatan koordinasi dan kerja sama lintas negara guna mencegah praktik penipuan yang mengatasnamakan penyelenggaraan ibadah haji.
Menurut Johnny, pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 memberikan berbagai pelajaran penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan terhadap jemaah Indonesia.
Baca juga: Polres Kebumen Bongkar Jaringan Narkoba, Sita 38 Gram Sabu dan Ekstasi
Ia menambahkan, evaluasi menyeluruh serta peningkatan koordinasi antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan, pengamanan, dan perlindungan jemaah pada musim haji mendatang.
Sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan sistem perlindungan yang semakin kuat, adaptif, dan terintegrasi. Karena itu, Polri menilai penguatan koordinasi antarinstansi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan literasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah terulangnya kasus serupa.
Polri juga mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati saat memilih penyelenggara perjalanan ibadah haji. Calon jemaah diminta memastikan seluruh proses pendaftaran dan keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi yang telah mendapat izin pemerintah agar terhindar dari berbagai modus penipuan yang merugikan.
"Sinergi seluruh pihak menjadi kunci untuk memastikan jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah haji dengan aman, nyaman, dan sesuai ketentuan yang berlaku," pungkas Johnny. (*)
Belum ada komentar.
Kirimkan kritik, ide, dan aspirasi Anda melalui email resmi redaksi redaksiorbitnews@gmail.com. Suara Anda penting bagi kami.
