ORBIT-NEWS.COM, PURBALINGGA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga mencatat progres pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2026 telah mencapai 69,22 persen. Pendataan yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026 itu diharapkan mampu menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan di daerah.

Kepala BPS Kabupaten Purbalingga, Slamet Romelan, mengatakan keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh responden yang belum didata agar menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.

"Sensus Ekonomi merupakan sarana untuk mengetahui kondisi perekonomian secara menyeluruh. Dari data yang terkumpul nantinya akan terlihat bagaimana perkembangan dunia usaha, tantangan yang dihadapi, hingga sektor-sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan," kata Slamet saat Rapat Kelompok Kerja Sensus Ekonomi 2026 di Djoglo Langit Café & Resto, Jumat (31/7/2026).

Ia menjelaskan, pendataan tidak hanya mencakup jumlah pelaku usaha, tetapi juga memotret struktur ekonomi, karakteristik usaha, perkembangan ekonomi digital, serta ekonomi berbasis lingkungan. Seluruh informasi tersebut akan menjadi bahan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan maupun penyusunan program pemberdayaan ekonomi.

Menurut Slamet, manfaat sensus telah dirasakan pada pelaksanaan sebelumnya. Data Sensus Ekonomi 2006 menjadi dasar penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sedangkan hasil Sensus Ekonomi 2016 mendorong berbagai kebijakan untuk memperluas akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Baca juga: Pelemparan Kereta Api di Daop 5, KAI Soroti Aksi Berbahaya yang Masih Terjadi

"Harapan kami, hasil Sensus Ekonomi 2026 juga mampu memberikan gambaran terbaru mengenai kondisi dunia usaha sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Data Jadi Sumber Informasi

Pendataan sementara juga menunjukkan adanya perubahan aktivitas ekonomi di Kabupaten Purbalingga. Salah satunya terlihat dari dinamika perdagangan di Pasar Segamas yang berbeda dibandingkan sepuluh tahun lalu. Perubahan pola transaksi, termasuk meningkatnya pemanfaatan platform digital, menjadi bagian dari perkembangan yang ingin dipetakan melalui sensus.

Selain mendukung penyusunan kebijakan pemerintah, hasil sensus juga diharapkan menjadi sumber informasi bagi pelaku usaha, akademisi, hingga investor dalam melihat arah perkembangan ekonomi daerah.

BPS memastikan seluruh informasi yang disampaikan responden dijaga kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Statistik. Data individu tidak akan dipublikasikan, melainkan hanya disajikan dalam bentuk statistik secara agregat.

Baca juga: Meresahkan Warga, Polisi Evakuasi ODGJ di Buayan ke Rumah Sakit

"Masyarakat tidak perlu khawatir. Data yang diberikan aman dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta perencanaan pembangunan," tegas Slamet.

Bagi pelaku usaha yang belum terdata, BPS Kabupaten Purbalingga menyediakan layanan Call Center Sensus Ekonomi 2026 di nomor 0815-1126-2026 dan WhatsApp 0851-6282-3303. Masyarakat juga dapat mendatangi Kantor BPS Kabupaten Purbalingga untuk menjadwalkan pendataan.

"Kami siap menjadwalkan petugas apabila masih ada pelaku usaha yang belum didata. Kami berharap tidak ada yang terlewat sehingga potret ekonomi Purbalingga semakin lengkap," pungkasnya. (*)