ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mendesak pemerintah memberikan penjelasan terbuka terkait komitmen impor beras sebanyak 1.000 ton dari Amerika Serikat dalam skema perjanjian dagang bilateral. Menurutnya, kejelasan informasi penting untuk memastikan kebijakan tersebut tidak merugikan petani maupun mengganggu ketahanan pangan nasional.

Ia menegaskan, Komisi IV akan menelaah rencana tersebut secara objektif dengan menempatkan perlindungan petani sebagai prioritas utama. Meski volume impor dinilai relatif kecil dibandingkan produksi beras nasional, Johan mengingatkan bahwa komoditas pangan strategis tetap membutuhkan pengawasan ketat.

“Yang perlu dijaga adalah dampaknya di lapangan. Jangan sampai kebijakan impor sekecil apa pun justru memicu gejolak pasar atau menekan harga gabah petani,” ujarnya.

Johan menambahkan, pihaknya akan meminta penjelasan teknis pemerintah dalam forum resmi DPR. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebijakan impor sejalan dengan upaya penguatan swasembada serta kedaulatan pangan yang selama ini menjadi agenda nasional.

Kebijakan Berbasis Data

Baca juga: Gelar Silaturahmi Kebangsaan, H. Wastam Ajak Warga Baturraden Perkuat Bhinneka Tunggal Ika di Momentum Imlek 2026

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan berbasis data, termasuk menjaga stabilitas harga dan mengoptimalkan peran Perum Bulog dalam menyerap gabah petani. Menurutnya, pengawasan yang cermat diperlukan agar kebijakan perdagangan tidak mengganggu momentum produksi dalam negeri.

“Ketahanan pangan adalah soal kedaulatan bangsa. Perbedaan politik itu wajar, tetapi urusan pangan tidak boleh terganggu. Fokus kami tetap memastikan produksi nasional kuat dan petani terlindungi,” tegas politisi dari Fraksi PKS tersebut.

Komisi IV DPR, lanjut Johan, akan terus mengawal setiap kebijakan pangan agar berpihak pada kepentingan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika perdagangan global.