ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) resmi memulai penerapan sistem Work From Home (WFH), hari ini  Jumat, (10/4/2026). Kebijakan ini menjadi langkah awal transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) yang lebih adaptif, efisien, dan berbasis digital.

Penerapan hari pertama WFH langsung berdampak pada aktivitas perkantoran. Suasana Kantor Kemensos di kawasan Salemba terlihat lengang karena sebagian besar pegawai bekerja dari rumah. Namun, operasional layanan publik tetap berjalan normal, terutama di pusat kendali seperti Command Center di Gedung Cawang Kencana yang tetap siaga melayani masyarakat.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan, kebijakan ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan bagian dari reformasi budaya kerja di lingkungan Kemensos. Ia menyebut WFH sebagai momentum untuk mendorong peningkatan produktivitas berbasis digital sekaligus efisiensi penggunaan sumber daya.

“Ini adalah langkah awal transformasi budaya kerja baru. Kita ingin memastikan bahwa meskipun bekerja dari rumah, kinerja tetap optimal dan layanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tuturnya. 

Baca juga: WFH Setiap Jumat, Menag Sebut Sebagai Awal Transformasi Budaya Kerja ASN di Era Digital

Selain WFH, Kemensos sebelumnya juga telah menguji sejumlah kebijakan pendukung efisiensi, seperti pembatasan penggunaan kendaraan dinas, dorongan penggunaan transportasi umum, hingga pemanfaatan kendaraan listrik. Seluruh langkah ini diarahkan untuk menciptakan pola kerja yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan.

Disiplin dan Integritas

Gus Ipul menekankan pentingnya disiplin dan integritas selama pelaksanaan WFH. Ia meminta seluruh pegawai tetap mematuhi aturan, termasuk kewajiban absensi dan pelaporan kinerja harian. Ia juga mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara maupun pelanggaran disiplin kerja.

“WFH bukan berarti bebas tanpa kontrol. Pegawai harus tetap siap siaga, tidak boleh menyimpang dari ketentuan, apalagi menyalahgunakan fasilitas seperti kendaraan dinas,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya menjaga integritas, termasuk menghindari praktik korupsi dalam bentuk apa pun, bahkan hingga “korupsi waktu”. Menurutnya, semangat efisiensi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Baca juga: Tak Ada Kenaikan Biaya Haji 2026, Penyesuaian Biaya Ditanggung Pemerintah

Meski sebagian pegawai bekerja dari rumah, Kemensos memastikan unit layanan publik tetap beroperasi penuh. Lembaga pendidikan seperti Sekolah Rakyat dan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos), serta berbagai sentra dan balai sosial di seluruh Indonesia tetap memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kepala Sentra Meohai Kendari, Muhamad Gunawan, memastikan bahwa layanan rehabilitasi sosial tetap berjalan tanpa hambatan. Ia menyebut seluruh pegawai di unitnya tetap aktif melayani masyarakat di wilayah kerja yang mencakup 24 kabupaten/kota.

“Kami tetap berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada penerima manfaat, terutama dalam bidang rehabilitasi sosial. WFH tidak mengurangi kualitas pelayanan kami,” ujarnya.

Dengan skema kerja fleksibel ini, Kemensos berharap dapat membangun sistem kerja modern yang tidak hanya efisien, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah menargetkan transformasi ini mampu meningkatkan produktivitas ASN sekaligus menjaga kualitas layanan publik tetap prima.