ORBIT-NEWS.COM, PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya program yang dijalankan atau laporan yang dihasilkan. Ukuran paling penting adalah seberapa besar program pemerintah mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif saat mengikuti Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 yang dilakukan Kementerian PAN-RB secara daring, Kamis (6/8/2026). Dalam evaluasi tersebut, Bupati Fahmi menegaskan bahwa SAKIP menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan kebijakan, program, dan penggunaan anggaran pemerintah benar-benar memiliki target yang jelas serta menghasilkan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.

Menurutnya, paradigma kinerja birokrasi saat ini tidak lagi sebatas mengejar jumlah kegiatan maupun kelengkapan administrasi. Pemerintah dituntut mampu menunjukkan hasil konkret dari setiap kebijakan yang dibuat.

"Untuk melihat keberhasilan birokrasi hari ini tidak lagi diukur dari banyaknya dokumen yang disusun ataupun banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Namun yang menjadi ukuran utama adalah seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dari setiap kebijakan dan setiap rupiah anggaran negara yang dibelanjakan," kata Fahmi. 

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemkab Purbalingga adalah kondisi infrastruktur jalan. Fahmi menyebut tingkat kemantapan jalan kabupaten mengalami penurunan cukup signifikan, dari 93 persen pada 2017 menjadi 68 persen pada 2025. Kondisi tersebut kemudian mendorong pemerintah daerah memperkuat intervensi melalui peningkatan anggaran dan pelaksanaan Program Alus Dalane.

Baca juga: Pelemparan Kereta Api di Daop 5, KAI Soroti Aksi Berbahaya yang Masih Terjadi

Program tersebut diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi jalan, tetapi juga memberikan efek berantai terhadap aktivitas masyarakat. Infrastruktur yang lebih baik dinilai penting untuk memperlancar mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, sekaligus mendukung kegiatan ekonomi di berbagai wilayah Purbalingga.

Pemkab Purbalingga Buka Akses Kerja Lewat Platform Digital

Selain pembangunan infrastruktur, Pemkab Purbalingga juga menaruh perhatian pada persoalan ketenagakerjaan. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah aplikasi Kepenak Ngodene. Platform digital tersebut dirancang untuk mempertemukan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Melalui sistem tersebut, proses pencarian dan perekrutan tenaga kerja diharapkan menjadi lebih mudah, cepat, sekaligus transparan. Di sisi lain, perusahaan juga memperoleh akses yang lebih luas untuk menemukan calon pekerja sesuai kebutuhan. Upaya ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan kerja sekaligus mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan masyarakat pencari kerja. 

Pemkab Purbalingga juga menjalankan sejumlah program yang menyasar masyarakat dengan kondisi sosial dan ekonomi yang membutuhkan perhatian lebih. Di antaranya bantuan bagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah, Program Rantang Berkah untuk lansia sebatang kara, serta gerakan Purbalingga Gotong Royong yang diarahkan untuk membantu penanggulangan kemiskinan.

Baca juga: Meresahkan Warga, Polisi Evakuasi ODGJ di Buayan ke Rumah Sakit

Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga kemampuan pemerintah memastikan kelompok rentan memperoleh akses terhadap perlindungan dan pelayanan yang layak. 

Pada sektor pelayanan publik, Pemkab Purbalingga terus mendorong kemudahan akses bagi masyarakat. Salah satunya melalui layanan Lapor Mas Bupati berbasis WhatsApp. Kehadiran layanan tersebut memungkinkan warga menyampaikan persoalan maupun keluhan secara lebih langsung kepada pemerintah daerah. Aduan yang masuk kemudian dapat menjadi bahan bagi perangkat daerah untuk melakukan tindak lanjut terhadap persoalan yang terjadi di lapangan. Sementara itu, melalui program SPHERES, pemerintah juga berupaya memperkuat pelayanan kesehatan dengan melakukan penyempurnaan data.

Bupati Fahmi menegaskan, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya memperkuat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Ia menilai capaian SAKIP seharusnya tidak dipandang sebagai tujuan akhir. Yang lebih penting adalah bagaimana sistem akuntabilitas tersebut mampu mendorong birokrasi bekerja lebih efektif dan menghasilkan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

"Kami meyakini bahwa dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik yang disertai dokumentasi yang baik maka secara otomatis akan berkorelasi dengan penilaian SAKIP Kabupaten Purbalingga," ujarnya. (*)