ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah yang belakangan dikeluhkan masyarakat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia meminta PT PLN (Persero) segera mengambil langkah cepat, terukur, dan menyeluruh untuk memastikan gangguan layanan listrik tidak kembali terulang.

Menurut Bahlil, persoalan pemadaman yang terjadi merupakan ranah teknis yang sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab PLN sebagai operator sistem kelistrikan nasional. Karena itu, perusahaan pelat merah tersebut diminta segera menyelesaikan kendala yang ada demi menjaga kenyamanan pelanggan.

"Saya mendapat laporan bahwa di beberapa daerah terjadi pemadaman bergilir. PLN harus segera melakukan langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif agar masyarakat tidak lagi mengalami gangguan pasokan listrik," kata Bahlil.

Ia menegaskan Kementerian ESDM berperan dalam penyusunan regulasi, sementara pengoperasian sistem ketenagalistrikan berada di bawah kewenangan PLN. Oleh sebab itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dinilai penting untuk mencegah gangguan serupa terulang di masa mendatang.

Bahlil mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN dan meminta percepatan langkah-langkah mitigasi. Ia menekankan bahwa keluhan masyarakat terkait pemadaman harus segera ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata di lapangan.

Baca juga: Waspada Hoaks! Kementan Tegaskan Rekrutmen Petugas Sensus Pertanian 2026 Bergaji Rp8 Juta adalah Penipuan

"Saya sudah berbicara dengan Pak Dirut PLN dan meminta agar segera dilakukan langkah-langkah yang terukur sehingga kejadian yang tidak diinginkan, termasuk pemadaman listrik yang dikeluhkan masyarakat, tidak kembali terjadi," ucapnya.

Kebutuhan Baru Bara Mencukupi

Selain menyoroti aspek operasional, Bahlil juga membantah anggapan bahwa pemadaman listrik dipicu oleh kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Ia memastikan kebutuhan bahan bakar untuk pembangkit PLN secara nasional telah dipersiapkan melalui skema penugasan kepada perusahaan tambang batu bara.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Sementara itu, pemerintah telah menugaskan perusahaan-perusahaan batu bara nasional untuk menyediakan pasokan antara 180 juta hingga 190 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 134 juta ton telah dikontrak, sehingga dinilai masih terdapat cadangan pasokan yang mencukupi.

Bahlil menilai persoalan yang terjadi lebih berkaitan dengan aspek teknis distribusi dan pengelolaan logistik internal PLN. Proses penyaluran batu bara hingga tiba di pembangkit, menurutnya, merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan dan bukan kewenangan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Baca juga: DTSEN Masih Transisi, Kemensos Buka Peluang Daerah Tetapkan Penerima Bantuan Sesuai Kondisi Warga

Bahlil berharap PLN segera menuntaskan persoalan teknis penyebab pemadaman, sekaligus memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi operasional. Dengan langkah tersebut, pasokan listrik di berbagai daerah diharapkan kembali stabil, andal, dan mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. (*)