ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengaku prihatin atas terjaringnya Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi perhatian serius mengingat berbagai langkah pencegahan korupsi telah dijalankan di lingkungan pemerintahan Jawa Tengah.

"Saya sebagai gubernur sangat prihatin sekali dan sangat menyesal sekali," ujar Luthfi saat ditemui di kantornya, Rabu (29/7/2026).

Luthfi mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama ini terus berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Beragam langkah pencegahan telah dilakukan, mulai dari pembekalan kepala daerah melalui retret, pelaksanaan program Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) bersama KPK, hingga penandatanganan pakta integritas oleh para pejabat.

Bahkan, setelah adanya sejumlah kasus OTT sebelumnya, Pemprov Jawa Tengah kembali mengumpulkan para kepala daerah untuk memberikan pengingat agar tidak melakukan pelanggaran hukum.

"Sudah sampai nyinyir kita sampaikan. Pasca adanya OTT juga sudah kami kumpulkan lagi, kasih peringatan lagi," katanya.

Baca juga: Sampah Jadi Energi, Jateng Raih Penghargaan Berkat Strategi Pengelolaan Berbasis Kawasan

Tunggu Penjelasan Resmi KPK

Terkait dugaan jual beli jabatan dan gratifikasi yang menyeret Anom Widiyantoro, Luthfi menegaskan masih menunggu penjelasan resmi dari KPK. Ia memilih tidak berspekulasi sebelum seluruh proses hukum berjalan.

Meski demikian, ia memastikan bahwa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah penerapan sistem meritokrasi terus dijalankan dalam pengisian jabatan, termasuk di badan usaha milik daerah (BUMD) maupun Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Menurutnya, setiap jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan dijadikan sarana memperoleh keuntungan pribadi ataupun kelompok.

"Saya juga ucapkan terima kasih kepada para Gubernur Jawa Tengah terdahulu yang sudah menciptakan sistem meritokrasi. Kita tinggal meneruskan, kemudian saya tambahi no titip-titip, no jastip. Kalau ada, saya sendiri yang akan menindak," tegasnya.

Baca juga: Mulai Besok, Bus Trans Banyumas Berhenti Beroperasi

Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan

Luthfi mengungkapkan, dirinya telah berulang kali mengingatkan seluruh kepala daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pejabat publik di Jawa Tengah agar selalu bekerja sesuai ketentuan hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

Ia berharap seluruh aparatur pemerintah mampu menjaga integritas sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terpelihara.

Sementara itu, mengenai penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang, Pemprov Jawa Tengah masih menunggu perkembangan proses hukum yang sedang ditangani KPK.

Meski demikian, pemerintah provinsi telah menyiapkan tim pendamping untuk membantu Pemerintah Kabupaten Pemalang agar roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal selama proses tersebut berlangsung. (*)

Baca juga: Pendaftar Komisi Informasi Jateng Tembus 177 Orang