ORBIT-NEWS.COM, PURBALINGGA – Persaingan memperebutkan jabatan kepala desa dalam Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Purbalingga mulai terlihat. Hingga tahapan pendaftaran berlangsung, tercatat sebanyak 537 bakal calon kepala desa telah mendaftarkan diri untuk mengikuti kontestasi di 184 desa.

Meski demikian, proses penjaringan calon belum sepenuhnya tuntas. Satu desa masih harus memperpanjang masa pendaftaran lantaran jumlah bakal calon yang mendaftar belum memenuhi ketentuan.

Informasi tersebut disampaikan Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral persiapan pengamanan Pilkades Serentak 2026 di Mapolres Purbalingga, Rabu (11/11/2026).

Dimas menilai, seluruh tahapan Pilkades harus mendapatkan perhatian serius. Terlebih, pelaksanaan pemungutan suara dijadwalkan pada 10 Desember 2026 atau tinggal sekitar satu bulan lagi. Menurutnya, ketepatan waktu dalam setiap tahapan menjadi penting agar proses pergantian kepemimpinan di tingkat desa tidak mengalami hambatan.

"Kita harus mengawal tahapan ini dengan ketat. Waktu menuju hari pemungutan suara tinggal satu bulan lagi. Kami berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga tidak mengganggu proses pergantian kepemimpinan di desa," katanya.

Baca juga: Cilacap Waspada Cuaca Ekstrem, Polresta Siapkan Personel Hadapi Banjir dan Longsor

Ia menjelaskan, Pilkades Serentak 2026 bukan sekadar agenda pemilihan pemimpin desa. Kelancaran proses tersebut juga berkaitan langsung dengan keberlangsungan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasalnya, masa jabatan kepala desa definitif di 184 desa yang mengikuti Pilkades akan berakhir pada Maret 2027. Karena itu, pemerintah daerah berharap seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pemkab Purbalingga juga menyatakan siap mendukung persiapan pengamanan yang dilakukan Polres Purbalingga. Koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan personel, sarana pendukung, hingga kemungkinan munculnya gangguan keamanan selama proses pemilihan.

Dari aspek anggaran, Dimas mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah berkomunikasi dengan Kapolres Purbalingga mengenai bentuk dukungan yang memungkinkan diberikan untuk menunjang pengamanan.

Namun, kondisi fiskal daerah yang terbatas menjadi salah satu hal yang harus diperhitungkan. Meski begitu, Pemkab Purbalingga tetap berupaya mencari alternatif agar kebutuhan pengamanan dapat dipenuhi secara optimal.

Baca juga: SIDIMEL Hadir, Aplikasi Android untuk Pantau Gula Darah dan Tingkatkan Kesadaran Cegah Diabetes

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kapolres terkait hal-hal yang bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah. Meskipun saat ini kondisi keuangan daerah memiliki keterbatasan, kami terus mencari jalan keluar terbaik untuk menyukseskan Pilkades," ujarnya.

Antisipasi Gangguan Kamtibmas

Sementara itu, Kapolres Purbalingga AKBP Hendry Susanto Sianipar menegaskan, koordinasi lintas sektoral menjadi bagian penting untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Menurutnya, sejumlah kerawanan perlu diwaspadai, mulai dari persoalan hukum, konflik sosial, hingga gesekan di antara kelompok pendukung masing-masing calon kepala desa. Polres Purbalingga akan melakukan pemetaan dan mitigasi secara menyeluruh, khususnya di desa-desa yang dinilai memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi.

Upaya tersebut meliputi pengawalan keamanan, pemantauan perkembangan situasi di lapangan, serta edukasi kepada masyarakat agar proses demokrasi tingkat desa berlangsung tertib. Dengan jumlah 537 bakal calon yang telah mendaftar dan satu desa yang masih membutuhkan perpanjangan pendaftaran, kesiapan penyelenggara serta aparat keamanan menjadi perhatian menjelang hari pemungutan suara pada 10 Desember 2026. (*)

Baca juga: Unsoed Soroti Kesehatan Mental Mahasiswa dan Kasus Kekerasan Seksual