ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO – Harapan masyarakat untuk kembali bisa menggunakan Bus Trans Banyumas pada 18 September 2026 masih belum mendapat kepastian. Hingga Selasa (15/9/2026), evaluasi Gubernur Jawa Tengah terkait APBD Perubahan Banyumas 2026 belum diterima Pemkab Banyumas. Kondisi tersebut membuka kemungkinan operasional Bus Trans Banyumas kembali mundur dari target yang sebelumnya disampaikan Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono.

Sekretaris Komisi II DPRD Banyumas, Dedi Supriyanto mengatakan, keterlambatan evaluasi dari gubernur menjadi salah satu faktor yang membuat jadwal pengoperasian kembali Trans Banyumas belum dapat dipastikan.

“Pada dasarnya kita mendukung penuh program-program dan visi-misi Pak Bupati. Kita sudah majukan persetujuan APBD Perubahan 2026, tetapi sampai hari ini evaluasi dari gubernur belum turun,” kata Dedi kepada Orbit-News.com, Selasa (15/9/2026).

Selain menunggu evaluasi gubernur, menurut Dedi, masih terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran daerah. Keterbatasan anggaran membuat Pemkab dan DPRD Banyumas harus melakukan pengarusutamaan terhadap sejumlah program pelayanan masyarakat. Salah satu yang masih menjadi pembahasan adalah kebutuhan anggaran untuk Universal Health Coverage (UHC) dan subsidi operasional Trans Banyumas.

“Keduanya memang prioritas, karena semua merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat. Tetapi harus ada pengarusutamaan,” ujarnya.

Baca juga: ABK KMN Barokah Anak Mas 03 Meninggal di Laut

UHC Menyeluruh Atau Operasional Trans Banyumas

Dedi mengatakan, secara pribadi dirinya berharap program UHC di Banyumas dapat diterapkan secara menyeluruh. Tidak hanya masyarakat yang masuk dalam desil 1-5, tetapi juga warga yang berada dalam desil 6-10 dapat memperoleh perlindungan layanan kesehatan. Menurutnya, pendataan berdasarkan desil saat ini juga belum sepenuhnya final. Di lapangan masih ditemukan kondisi masyarakat yang secara data masuk dalam kelompok ekonomi tertentu, tetapi kondisi riilnya justru menunjukkan mereka membutuhkan bantuan.

Salah satu contohnya, kata Dedi, warga yang tercatat berada di desil 7 tetapi tidak memiliki penghasilan tetap. Kondisi tersebut bisa terjadi karena rumah yang ditempati dibangun atau diberikan oleh anak, sementara kebutuhan hidup sehari-hari tetap harus dipenuhi sendiri.

“Bayangkan saja, ada warga masuk desil 7 misalnya, sakit dan tidak mampu berobat, sedangkan ia tidak ter-cover UHC. Untuk mengubah desil membutuhkan waktu sekitar tiga bulan, padahal ia sakit saat ini. Jadi prioritas kesehatan itu mutlak,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Banyumas ini.

Karena itu, Dedi menilai aspek kesehatan masyarakat perlu mendapat perhatian besar dalam pembahasan APBD Perubahan Banyumas 2026. 

Baca juga: Curanmor di Purwokerto Selatan Terungkap Kurang dari 1 Jam

Di sisi lain, Dedi tidak menampik bahwa keberadaan Bus Trans Banyumas dibutuhkan masyarakat. Penghentian sementara layanan tersebut bahkan sempat memunculkan berbagai keluhan di media sosial. Namun, ia melihat tingkat urgensinya berbeda dengan layanan kesehatan.

Menurut Dedi, saat Trans Banyumas berhenti beroperasi memang muncul protes dari masyarakat melalui media sosial. Akan tetapi, situasi tersebut tidak sampai memicu aksi unjuk rasa seperti persoalan pelayanan kesehatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam kondisi darurat.

“Pertimbangan lainnya, layanan Trans Banyumas baru dinikmati oleh sebagian masyarakat Banyumas saja. Untuk wilayah Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, belum terjangkau, jadi masih dinikmati oleh masyarakat tertentu saja,” ungkapnya.

Dedi menilai kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran subsidi yang akan dialokasikan untuk Trans Banyumas. Menurutnya, pengoperasian kembali Trans Banyumas tetap memungkinkan, tetapi perlu dilakukan dengan skema yang lebih efisien agar tidak terlalu membebani APBD Banyumas. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah mengurangi interval atau frekuensi perjalanan bus.

“Tetap bisa beroperasi kembali, tetapi dengan interval jalannya dikurangi misalnya, sehingga tidak membutuhkan subsidi APBD yang terlalu besar,” jelasnya.

Baca juga: Kebakaran Lahan Perhutani di Buayan Kebumen Meluas hingga 2 Hektare

Dengan demikian, Dedi melihat terdapat dua kebutuhan pelayanan masyarakat yang sama-sama penting. Program UHC diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih menyeluruh, sementara Trans Banyumas tetap dapat kembali beroperasi dengan menerapkan efisiensi anggaran.

“Jadi pilihannya adalah program UHC dilaksanakan secara full dan operasional Trans Banyumas berjalan dengan efisiensi,” pungkasnya. (*)