ORBIT-NEWS.COM, PEMALANG – Ancaman kekeringan yang berujung gagal panen tak lagi harus menjadi awal petani terjerat utang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan perlindungan asuransi untuk 10 ribu hektare lahan sawah, sehingga petani memiliki jaring pengaman saat puso melanda.

Skema perlindungan tersebut disiapkan melalui PT Jamkrida Jateng sebagai upaya menjaga keberlangsungan usaha tani sekaligus menghindarkan petani dari pinjaman online maupun rentenir ketika kehilangan modal tanam.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, asuransi menjadi solusi agar petani bisa bangkit kembali tanpa dibebani utang berbunga tinggi.

"Di Jawa Tengah kita siapkan asuransi untuk 10 ribu hektare lahan gagal panen atau puso. Jamkrida meng-cover apabila terjadi puso." ujar Luthfi saat panen raya padi di Desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman, Pemalang, Kamis (3/9/2026).

Luthfi menegaskan, petani yang mengalami gagal panen diminta segera mengajukan klaim asuransi, bukan mencari pinjaman sebagai jalan keluar.

Baca juga: Dishub Banyumas Berlakukan Parkir Gratis Alfamart Mulai Hari Ini

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan mekanisme perlindungan agar modal tanam berikutnya tetap terjaga.

"Kalau gagal panen, tidak boleh pinjam rentenir dan pinjol. Gagal panen sudah ada Jamkrida, asuransinya ada." tegasnya.

Selain asuransi, Pemprov Jateng bersama Kementerian Pertanian juga menyiapkan bantuan benih bagi petani terdampak. Penyaluran dilakukan setelah laporan masuk dan diverifikasi di lapangan.

Perkuat Irigasi dan Produktivitas

Menghadapi musim kering, Pemprov Jateng tak hanya mengandalkan kompensasi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan. Optimalisasi jaringan irigasi tersier dilakukan pada sawah irigasi, sementara lahan yang kekurangan air diperkuat melalui irigasi perpompaan dan perpipaan.

Baca juga: Hari Kesaktian Pancasila 2026, Sekda Jateng Sebut Tantangan Jaga Persatuan Semakin Besar

Saat ini Jawa Tengah memiliki 242.826 hektare sawah tadah hujan dan 530.748 hektare sawah irigasi. Intervensi disesuaikan dengan karakter masing-masing lahan agar pasokan air tetap terjaga dan risiko puso dapat ditekan.

“Kita juga upayakan untuk menjaga dan mempertahankan sawah petani agar tidak beralih fungsi,” kata Luthfi.

Dalam dialog bersama kelompok tani, berbagai persoalan turut disampaikan, mulai dari pendangkalan sungai dan saluran irigasi, kerusakan jalan usaha tani, hingga kebutuhan benih padi yang lebih unggul.

Menanggapi hal itu, Luthfi memastikan pengerukan sedimentasi akan diusulkan dalam anggaran 2027, sedangkan pembangunan jalan usaha tani menjadi salah satu prioritas yang segera ditindaklanjuti.

“Penanganan pendangkalan juga perlu koordinasi dengan pihak terkait, termasuk bupati dan wali kota,” ujarnya. (*)

Baca juga: Kebakaran TPA Jatibarang Meluas, Pemprov Jateng Kerahkan Tim Gabungan