ORBIT-NEWS.COM, PURBALINGGA – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Purbalingga mulai memasuki persiapan. Sebanyak 184 desa di 18 kecamatan akan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Desember 2026. Menjelang pelaksanaan pemilihan, dinamika politik di sejumlah desa mulai terasa. Klaim mengenai dukungan terhadap calon kepala desa bahkan mulai bermunculan di tengah masyarakat.

Kondisi tersebut mendapat perhatian Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif. Ia menegaskan Pemkab Purbalingga tidak memberikan dukungan kepada calon kepala desa tertentu. Fahmi meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang mengatasnamakan dirinya maupun pemerintah daerah untuk memperoleh dukungan dalam Pilkades.

“Saya selaku Bupati betul-betul menjaga netralitas dalam Pilkades ini,” tegas Fahmi saat memimpin Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rangka kesiapsiagaan Pilkades Serentak 2026 di Ruang Rapat Bupati, Senin (31/8/2026).

Menurut Fahmi, mulai beredar informasi di masyarakat mengenai calon tertentu yang disebut mendapatkan dukungan dari bupati. Ia memastikan klaim tersebut tidak benar. Bahkan, Fahmi mengingatkan agar tidak ada pihak yang menggunakan atau mencatut namanya untuk kepentingan politik dalam Pilkades.

“Apabila nanti di bawah ada suara-suara yang mengatasnamakan bupati atau menyampaikan mendapatkan atau didukung, digerakan oleh bupati, saya sampaikan jika itu berita yang tidak benar, berita bohong,” ujarnya.

Baca juga: Slank Guncang Purwokerto, Konser di GOR Satria Obati Kerinduan Belasan Ribu Slankers

Fahmi juga menyinggung adanya klaim mengenai calon kepala desa yang disebut mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Menurutnya, informasi semacam itu perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesan adanya keberpihakan pemerintah dalam kontestasi Pilkades. Ia mengakui tidak mengetahui seluruh calon yang akan mengikuti Pilkades di Purbalingga.

“Sudah mulai cukup banyak suara di bawah yang menyebutkan jika Bupati menyukseskan calon ini, menyampaikan mendapat dukungan pusat. Padahal, kadang Bupati tidak mengetahui calon yang akan ikut kontestasi Pilkades,” kata Fahmi.

Bupati menegaskan, pemerintah daerah harus berdiri di posisi netral agar seluruh calon memiliki kesempatan yang sama. Siapa pun yang nantinya terpilih juga harus mampu diterima masyarakat dan bekerja bersama seluruh elemen desa. Karena itu, ia meminta seluruh unsur penyelenggara dan pihak terkait menjaga netralitas selama seluruh tahapan Pilkades berlangsung.

Selain persoalan netralitas, Pemkab Purbalingga juga mulai mematangkan berbagai aspek lain, termasuk pengamanan, pencegahan politik uang, kesiapan logistik serta koordinasi antarlembaga.

184 Desa Ikut Pilkades Serentak

Baca juga: 344 Atlet Banyumas Siap Bertarung di POPDA Jawa Tengah 2026

Plt Kepala Dinsospermasdes P3A Purbalingga, Suroto menyampaikan, Pilkades Serentak 2026 akan diikuti 184 desa yang tersebar di 18 kecamatan. Kecamatan Bobotsari tercatat memiliki desa peserta terbanyak, yakni 16 desa. Sementara Kecamatan Purbalingga menjadi wilayah dengan jumlah desa peserta paling sedikit, yakni dua desa.

Rinciannya, Kemangkon 12 desa, Bukateja 13 desa, Purbalingga 2 desa, Kalimanah 13 desa, Kutasari 12 desa, Mrebet 14 desa, Bobotsari 16 desa, Karangreja 6 desa, Karanganyar 9 desa, Karangmoncol 9 desa, Rembang 11 desa, Kejobong 10 desa, Kaligondang 14 desa, Padamara 10 desa, Bojongsari 10 desa, Pengadegan 8 desa, Karangjambu 4 desa dan Kertanegara 11 desa.

Pilkades digelar untuk mengisi jabatan kepala desa yang masa jabatannya akan berakhir secara serentak pada 13 Maret 2027. Tahapan persiapan Pilkades dijadwalkan dimulai pada 14 September 2026. Selanjutnya, tahapan pencalonan akan dimulai pada 30 September 2026. Pemungutan dan penghitungan suara dijadwalkan berlangsung pada 10 Desember 2026. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan penetapan hasil Pilkades.

“Rencana pelantikan hasil Pilkades 2026 akan dilakukan pada 17 Maret 2027,” kata Suroto. 

Untuk mendukung pelaksanaan Pilkades Serentak 2026, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyiapkan anggaran sekitar Rp7,855 miliar. Dana tersebut antara lain dialokasikan untuk bantuan keuangan khusus (BKK) kepada desa, kebutuhan pengamanan, operasional pelaksanaan di Dinsospermasdes P3A, serta dukungan kegiatan di tingkat kecamatan. Anggaran di tingkat kecamatan juga akan digunakan untuk honor Linmas dan kegiatan sosialisasi Pilkades. (*)

Baca juga: Festival Kentongan Purbalingga 2026 Meriah, Citra Nada Sabet Juara 1