ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat komitmennya dalam membangun tata kelola yang bersih dan transparan dengan menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk mengawal pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa berjalan akuntabel serta bebas dari praktik korupsi.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono melakukan pertemuan dengan jajaran ICW di Jakarta untuk membahas berbagai potensi risiko korupsi, khususnya pada proses pengadaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Menurut Gus Ipul, masukan yang diberikan ICW menjadi bahan evaluasi penting bagi Kemensos dalam memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola program strategis tersebut.

"Kami berdiskusi panjang dengan semangat yang sama. Tidak boleh program strategis Bapak Presiden Prabowo dikotori dengan tindakan-tindakan korupsi. Apa yang disampaikan ICW menjadi masukan yang sangat berharga bagi Kementerian Sosial," kata Gus Ipul.

Ia menegaskan, seluruh data dan informasi yang disampaikan ICW akan ditindaklanjuti melalui langkah mitigasi serta penyempurnaan mekanisme pengadaan barang dan jasa agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.

Baca juga: Logo Mandiri Hilang dari Gedung Thamrin, Ada Apa??

"Ini adalah peringatan yang harus kami terima dengan sikap terbuka. Kami akan menindaklanjuti berbagai masukan tersebut agar praktik-praktik yang tidak baik dapat dicegah," katanya.

Integritas Sekolah Rakyat

Gus Ipul menambahkan, tujuan utama Program Sekolah Rakyat adalah menghadirkan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Karena itu, integritas dalam pelaksanaannya menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya program Kemensos. Menurutnya, kritik dan saran yang didukung data valid akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih baik.

"Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari siapa pun, apalagi jika disertai data yang akurat. Masukan seperti yang diberikan ICW sangat membantu kami memperbaiki kebijakan sekaligus mencegah terjadinya korupsi," ungkapnya.

Baca juga: Haedar Nashir Raih Penghargaan Achmad Bakrie 2026

Selain membuka ruang partisipasi publik, Gus Ipul meminta seluruh jajaran Kemensos terus memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

"Tidak ada ruang bagi korupsi di lingkungan Kementerian Sosial. Kita harus terus memperkuat integritas karena setiap tindakan korupsi pada akhirnya akan terungkap. Ini menjadi peringatan bagi kita semua," tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Koordinator ICW, Almas Sjafrina, mengatakan pihaknya berkomitmen mengawal berbagai program strategis pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat, agar anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Almas, sektor pendidikan menjadi salah satu fokus pengawasan ICW karena menyangkut hak publik yang harus dijalankan secara adil dan transparan.

"Melalui kajian, pemantauan, dan berbagai bentuk pengawasan, kami ingin memastikan anggaran pendidikan tidak mengalami kebocoran sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Karhutla Jadi Ancaman, Polri Ingatkan Pembakaran Sampah Bisa Berujung Bencana

Ia menambahkan, pendidikan harus diselenggarakan secara berkeadilan dan inklusif sehingga setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas.

Kolaborasi antara Kemensos dan ICW diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan Program Sekolah Rakyat sekaligus membangun kepercayaan publik bahwa setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. (*)