ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menerpa industri garmen di Jawa Tengah mulai menjadi perhatian serius. Penutupan PT Victory Apparel Indonesia di Kota Semarang dan PT Samwon Busana Indonesia di Jepara membuat lebih dari 1.400 pekerja kehilangan pekerjaan.

Kondisi tersebut dinilai tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan dua perusahaan. Jika tidak segera diantisipasi, tekanan yang dialami industri garmen dikhawatirkan menjalar ke perusahaan lain, terutama sektor padat karya yang selama ini menjadi salah satu penopang penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho mengatakan, pemerintah perlu menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap industri dan tenaga kerja. Menurutnya, industri garmen memiliki posisi strategis karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Karena itu, persoalan yang muncul di sektor tersebut harus mendapatkan penanganan sebelum berkembang menjadi gelombang PHK yang lebih luas.

"Kita tentu prihatin karena industri garmen merupakan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Kalau kondisi seperti ini tidak segera direspons, bukan tidak mungkin perusahaan lain mengalami tekanan yang sama," tuturnya. 

Setya Ari menilai penutupan perusahaan dan PHK pekerja harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap daya tahan industri garmen Jawa Tengah dalam menghadapi perubahan ekonomi dan pasar global. Menurutnya, keputusan melakukan PHK umumnya bukan langkah yang diambil perusahaan secara tiba-tiba. Ada berbagai persoalan yang biasanya muncul lebih dahulu, mulai dari melemahnya permintaan hingga persoalan bahan baku dan pasar ekspor.

Baca juga: Rp. 19,07 Triliun Mengarah ke Jateng, CJIBF 2026 Buka Jalan Investasi Baru

"Walaupun PHK disinyalir menjadi keputusan terakhir dari perusahaan, hal tersebut pasti menjadi bahan evaluasi besar-besaran selama lima tahun terakhir tentang bagaimana pengelolaan seharusnya berjalan," ucapnya.

Berdasarkan informasi internal perusahaan, PT Samwon Busana Indonesia disebut mengalami kerugian selama lima tahun berturut-turut sejak pandemi Covid-19. Perusahaan juga menghadapi penurunan permintaan, persoalan pasokan bahan baku, serta perubahan kondisi pasar ekspor.

Sementara PT Victory Apparel Indonesia disebut mulai menghadapi tekanan keuangan sejak akhir 2025. Kondisi tersebut kemudian berujung pada penghentian operasional dan dirumahkannya para pekerja. Rangkaian persoalan tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap industri padat karya dapat muncul secara bertahap. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memiliki mekanisme untuk membaca tanda-tanda awal sebelum persoalan berkembang menjadi penutupan perusahaan dan PHK massal.

DPRD Dorong Pemerintah Bangun Sistem Deteksi Dini

Setya Arinugroho mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membangun sistem deteksi dini industri sebagai salah satu strategi mencegah terjadinya PHK dalam skala besar. Sistem tersebut dapat dimulai dengan pemetaan perusahaan dan sektor industri yang mulai mengalami tekanan. Pemerintah juga perlu memperkuat komunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja, asosiasi industri, pemerintah daerah, serta para pelaku usaha.

Baca juga: Lahan Kritis Jateng Capai 317 Ribu Hektare, Setya Arinugroho Desak Rehabilitasi Berkelanjutan

Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai sebuah perusahaan berhenti beroperasi untuk kemudian turun tangan. Indikator seperti penurunan pesanan, kesulitan memperoleh bahan baku, gangguan produksi hingga melemahnya pasar ekspor perlu menjadi sinyal bagi pemerintah untuk memberikan pendampingan.

"Deteksi dini itu bukan sekadar melihat perusahaan sudah tutup atau belum. Pemerintah harus aktif memantau ketika pesanan mulai turun, bahan baku mulai sulit, atau pasar ekspor melemah sehingga solusi bisa diberikan lebih cepat," jelasnya.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah dapat mengetahui perusahaan mana yang membutuhkan perhatian lebih awal. Intervensi juga bisa dilakukan sebelum kondisi keuangan perusahaan semakin berat dan pilihan PHK menjadi tidak terhindarkan. 

Selain pemetaan sektor industri, Setya Ari menilai pemerintah perlu memberikan pendampingan yang lebih konkret kepada perusahaan yang menghadapi persoalan usaha. Pendampingan dapat dilakukan melalui koordinasi langsung dengan pelaku usaha, fasilitasi komunikasi, serta pencarian solusi atas hambatan yang dihadapi perusahaan, khususnya berkaitan dengan bahan baku maupun pasar ekspor.

"Deteksi dini yang dilakukan oleh pemerintah bisa berupa banyak hal, salah satunya berkoordinasi langsung serta mendampingi para pelaku usaha yang mengalami kesulitan bahan baku atau krisis pasar," tambahnya.

Baca juga: Moratorium Masih Berlaku, DPRD Jateng Dorong Banyumas Siapkan Kajian Baru Pemekaran Wilayah

Langkah tersebut dinilai penting karena industri garmen memiliki rantai ekonomi yang panjang. Ketika sebuah perusahaan berhenti beroperasi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pekerja, tetapi juga keluarga pekerja, pemasok bahan baku, pelaku usaha pendukung hingga sektor konsumsi di daerah. (*)