ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional (BGN) diharapkan mampu memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengedepankan tanggung jawab kelembagaan dan mengutamakan penyelesaian persoalan di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program strategis nasional tetap berjalan konsisten serta mendapat kepercayaan publik.

Harapan itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin. Dikutip dari laman resmi DPR RI, Zainul mengatakan, seluruh kebijakan yang telah diterbitkan BGN merupakan keputusan resmi lembaga sehingga tidak boleh dipandang sebagai kebijakan individu. Oleh sebab itu, proses pertanggungjawaban juga harus dilakukan secara institusional agar kesinambungan program tetap terjaga meski terjadi pergantian pimpinan.

"Seluruh kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh BGN itu adalah kebijakan kelembagaan. Itu produk kelembagaan, bukan produk orang per orang. Oleh karena itu pertanggung jawabannya juga harus kelembagaan," katanya.

Ia menegaskan, paradigma kelembagaan menjadi fondasi penting bagi organisasi dalam menjalankan setiap kebijakan, terutama untuk memastikan berbagai program yang telah dirancang tetap berjalan sesuai tujuan tanpa dipengaruhi pergantian kepemimpinan.

Pendekatan yang Solutif

Baca juga: Lahan Kritis Jateng Capai 317 Ribu Hektare, Setya Arinugroho Desak Rehabilitasi Berkelanjutan

Selain menyoroti aspek tata kelola, Zainul juga meminta pimpinan baru BGN lebih mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada solusi ketika menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, dinamika yang muncul selama pelaksanaan program seharusnya dijawab melalui komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh mitra pelaksana.

Ia mengingatkan agar setiap persoalan yang muncul tidak disikapi dengan pendekatan yang berpotensi memicu konflik atau memperbesar perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Sebaliknya, BGN diharapkan membangun komunikasi yang konstruktif sehingga persoalan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan polemik baru.

"Saya berharap pimpinan BGN yang baru, pendekatannya adalah pendekatan solusi, bukan menggunakan pendekatan konflik. Ketika menghadapi mitra-mitra BGN maupun desakan publik, mohon menggunakan pendekatan solusi," tegas legislator Fraksi PKB tersebut.

Zainul menilai pendekatan yang mengedepankan dialog menjadi sangat penting mengingat Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang menyentuh kepentingan masyarakat secara luas. Karena itu, setiap kebijakan maupun langkah penyelesaian masalah harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu efektivitas pelaksanaan program.

Ia menambahkan, pengelolaan konflik yang kurang tepat justru berpotensi menghambat keberlangsungan program sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BGN sebagai pelaksana Program MBG.

Baca juga: Moratorium Masih Berlaku, DPRD Jateng Dorong Banyumas Siapkan Kajian Baru Pemekaran Wilayah

"Kalau BGN mengambil pendekatan konflik, maka akan semakin menimbulkan eskalasi yang tentu ke depan mengganggu jalannya Program Makan Bergizi Gratis ini," pungkasnya. (*)