ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi memastikan aktivitas pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (9/7/2026) malam.

Menurut Luthfi, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti hanya karena kepala daerah sedang menghadapi proses hukum. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dan seluruh pelayanan publik tetap optimal.

"Pemerintahan harus tetap berjalan. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu dalam kondisi apa pun," tegas Ahmad Luthfi saat menghadiri Konferensi Nasional Kusta 2026 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Luthfi juga menyatakan dukungannya terhadap langkah KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ia menilai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih membutuhkan komitmen kuat dari seluruh penyelenggara negara, terutama para pemimpin daerah.

Ia mengaku prihatin atas kasus yang menimpa Bupati Sukoharjo. Menurutnya, integritas seorang pemimpin menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Baca juga: Program Durenisasi Aiptu Eko Suroso Ubah Lahan Tidur Menjadi Sumber Harapan Warga Desa Pekuncen

"Saya sudah berulang kali menyampaikan agar menciptakan clear dan good government. Untuk itu berangkatnya dari pimpinannya. Jadi ikan itu busuknya dari kepala. Artinya kita harus memberikan suatu contoh atau suri teladan," ungkapnya.

Ahmad Luthfi menegaskan, seluruh pejabat pemerintah harus menjalankan tugas sesuai prinsip good governance, mulai dari penggunaan kewenangan, pengelolaan anggaran, hingga pertanggungjawaban kepada publik. Transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan menjadi syarat mutlak untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Pemprov Kirim Tim Pendamping ke Sukoharjo

Sebagai langkah antisipasi pasca-OTT KPK, Pemprov Jawa Tengah akan mengirimkan tim pendamping ke Pemkab Sukoharjo. Pendampingan tersebut dilakukan agar seluruh layanan pemerintahan tetap berjalan tanpa hambatan selama proses hukum berlangsung.

"Siapapun pemimpinnya yang kena masalah, pelayanan pemerintahan dan publik tidak boleh terganggu. Kita akan backup untuk berjalannya pemerintahan di Sukoharjo. Nanti akan kita tunjuk Plt (Pelaksana Tugas) kalau sudah ada kekuatan hukum tetap," kata Luthfi.

Baca juga: Kerja Sama Jateng-Malaka Diperluas, Gus Yasin Dorong Pertukaran Santri dan Guru Antar Pesantren

Sebelumnya, KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Sukoharjo pada Kamis (9/7/2026) malam. Dalam operasi tersebut, sejumlah pihak diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, termasuk Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Hingga kini, KPK masih mendalami perkara serta mengumpulkan keterangan dari para pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. (*)