ORBIT-NEWS.COM, PURBALINGGA – Pemkab Purbalingga terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui Gerakan Purbalingga Gotong Royong. Lewat gerakan ini, dunia usaha didorong mengoptimalkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga, Suroto, saat Sosialisasi Gerakan Purbalingga Gotong Royong yang digelar di OR Graha Adiguna, Kamis (2/7/2026).

Suroto mengatakan, persoalan kemiskinan tidak mungkin diselesaikan hanya oleh pemerintah. Menurutnya, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, BAZNAS, lembaga filantropi, perguruan tinggi, media, hingga masyarakat agar program penanggulangan kemiskinan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

"Permasalahan kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Dunia usaha memiliki peran yang sangat strategis melalui program TJSL yang terarah dan bersinergi dengan program pembangunan daerah," tuturnya.

Gerakan Purbalingga Gotong Royong dirancang sebagai strategi kolaboratif untuk menyatukan berbagai potensi bantuan dan pemberdayaan masyarakat sehingga lebih terintegrasi. Pemerintah berharap setiap program yang dijalankan mampu memberikan manfaat jangka panjang, bukan sekadar bantuan sesaat.

Baca juga: Program Durenisasi Aiptu Eko Suroso Ubah Lahan Tidur Menjadi Sumber Harapan Warga Desa Pekuncen

Upaya tersebut didukung oleh tren positif penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga. Data pemerintah daerah menunjukkan tingkat kemiskinan turun dari 16,23 persen pada 2021 menjadi 12,55 persen pada 2025. Meski demikian, pemerintah menilai tantangan yang dihadapi masih cukup besar sehingga dibutuhkan dukungan semua pihak untuk menghapus kemiskinan ekstrem.

Ada 14 Desa Prioritas Penanganan

Saat ini terdapat 14 desa prioritas yang menjadi fokus penanganan. Di wilayah tersebut masih ditemukan berbagai persoalan mendasar, mulai dari 454 rumah tidak layak huni (RTLH), 12 rumah belum memiliki sambungan listrik sendiri, 3.470 rumah belum mendapatkan akses air bersih, 893 rumah belum memiliki jamban, 198 anak tidak sekolah, 6.136 warga belum bekerja, hingga 819 penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian bersama.

Dalam lima tahun terakhir, kontribusi TJSL dari badan usaha, BUMD, dan BAZNAS di Kabupaten Purbalingga telah mencapai lebih dari Rp30,7 miliar. Namun, menurut Suroto, potensi tersebut masih bisa dioptimalkan karena belum seluruh perusahaan maupun lembaga filantropi terintegrasi dalam satu sistem kolaborasi.

"Yang kita bangun ini agar bagaimana setiap rupiah CSR yang disalurkan benar-benar tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat," katanya.

Baca juga: Doktor Ke-92 UIN Saizu Purwokerto Teliti Internalisasi Nilai Humanistik dalam Kurikulum Merdeka

Untuk memastikan penyaluran bantuan lebih efektif, seluruh program dalam Gerakan Purbalingga Gotong Royong akan mengacu pada Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (SIPINTER). Basis data tersebut menjadi acuan dalam menentukan penerima manfaat sehingga bantuan lebih akurat dan tidak terjadi duplikasi.

Selain itu, Pemkab Purbalingga juga tengah mempersiapkan pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Forum TJSL-BU). Forum ini akan menjadi ruang koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha agar program CSR semakin selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Suroto menegaskan, pemerintah tidak memandang TJSL hanya sebagai kewajiban perusahaan, tetapi sebagai investasi sosial yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan dunia usaha. Perusahaan tetap memiliki keleluasaan menyalurkan CSR kepada karyawan maupun masyarakat di sekitar lingkungan usaha, namun pemerintah berharap sebagian besar program juga menyasar desa-desa prioritas pengentasan kemiskinan.

"Namun lebih dari itu, kami bermohon agar program TJSL juga dapat diarahkan ke desa-desa prioritas yang menjadi fokus intervensi penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Purbalingga," tuturnya.

Program TJSL dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari pelatihan kerja bersertifikat, penciptaan lapangan kerja lokal, pendampingan UMKM, pemberian beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu, pembangunan rumah layak huni, penyediaan air bersih dan sanitasi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Baca juga: Aspal Perlintasan Sebidang JPL 501 Sumpiuh Diperbaiki, KAI Daop 5 Purwokerto Apresiasi Dukungan Pemkab Banyumas

Gerakan Purbalingga Gotong Royong juga melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Kampus didorong melaksanakan KKN tematik, menghasilkan riset berbasis data, menyusun rekomendasi kebijakan, serta mendampingi UMKM melalui inovasi, digitalisasi, dan penerapan teknologi tepat guna guna meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Suroto memastikan seluruh pelaksanaan program berlangsung secara transparan dan akuntabel. Setiap perusahaan tetap menjalankan programnya secara mandiri, sementara koordinasi dilakukan melalui Forum TJSL dan seluruh realisasi kegiatan dilaporkan melalui aplikasi SIPINTER.

"Insyaallah akuntabel. Seluruh program dilaksanakan oleh bapak dan ibu sendiri, dikoordinasikan melalui Forum TJSL, serta dilaporkan melalui aplikasi SIPINTER," katanya.

Menutup pemaparannya, Suroto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Gerakan Purbalingga Gotong Royong sebagai gerakan bersama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.

"Kami mengajak seluruh dunia usaha, perguruan tinggi, BAZNAS, lembaga filantropi, media, dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Gerakan Purbalingga Gotong Royong. Dengan semangat kolaborasi dan gotong royong, kami optimistis upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga akan berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkasnya. (*)

Baca juga: Oknum Kades di Banyumas Jadi Tersangka Penganiayaan