ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah mempercepat langkah menuju kemandirian energi dengan menyiapkan implementasi Program E20. Melalui kebijakan pencampuran 20 persen bioetanol ke dalam bensin, pemerintah menargetkan pengurangan impor bahan bakar sekaligus membuka peluang besar bagi sektor pertanian nasional.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kebutuhan konsumsi bensin nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter (KL) setiap tahun. Agar Program E20 berjalan optimal, dibutuhkan sekitar 4 juta KL bioetanol sebagai bahan campuran.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menjelaskan, produksi bensin dalam negeri saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Dari total kebutuhan sekitar 40 juta KL, kapasitas produksi kilang domestik baru mencapai sekitar 14,3 juta KL sehingga Indonesia masih mengandalkan impor dalam jumlah besar.

"Kebutuhan bensin kita itu kurang lebih sekitar 40 juta kiloliter. Dari jumlah itu, kapasitas produksi kita baru sekitar 14,3 juta kiloliter, sehingga impor masih hampir 25 juta kiloliter. Namun setelah Kilang Balikpapan beroperasi penuh pada Januari 2026, kapasitas produksi akan bertambah sekitar 5,5 juta kiloliter sehingga impor bisa ditekan menjadi sekitar 20 juta kiloliter," kata Bahlil saat Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Jakarta.

Meski produksi dalam negeri meningkat setelah beroperasinya Kilang Balikpapan, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk menutup kekurangan pasokan bensin sekitar 20 juta KL per tahun. Karena itu, Program E20 dipilih sebagai strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.

Baca juga: Kapolri dan Jaksa Agung Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Menurut Bahlil, konsep E20 terinspirasi dari keberhasilan program biodiesel yang sebelumnya berkembang mulai dari B10 hingga kini mencapai B50 pada sektor solar. Pemerintah optimistis model serupa dapat diterapkan pada bensin melalui pemanfaatan bioetanol hasil pertanian dalam negeri.

"Untuk mengurangi impor yang tersisa sekitar 20 juta kiloliter, kita akan menerapkan Program E20. Etanolnya berasal dari tebu, singkong, dan jagung dengan kebutuhan sekitar 4 juta kiloliter. Pemerintah akan menjadi off taker sehingga seluruh produksi petani dapat terserap," ujarnya.

Bioetanol Diproduksi dari Komoditas Unggul

Bioetanol yang dibutuhkan nantinya akan diproduksi dari komoditas unggulan seperti tebu, singkong, dan jagung. Selain memperkuat pasokan energi nasional, kebijakan ini juga diharapkan menciptakan pasar baru bagi hasil pertanian serta mendorong tumbuhnya industri bioenergi di berbagai daerah.

Skema pemerintah sebagai pembeli utama dinilai akan memberikan kepastian pasar bagi petani maupun pelaku industri pengolahan bioetanol. Dengan demikian, pengembangan energi terbarukan tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi di sektor pertanian.

Baca juga: Cek Arah Kiblat 15-16 Juli 2026, Menag Ajak Umat Islam Manfaatkan Fenomena Matahari Tepat di Atas Kakbah

Program E20 menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mempercepat transisi energi menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Selain mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, kebijakan ini juga diharapkan mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) Indonesia pada 2060 atau bahkan lebih cepat.

Menutup paparannya, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen membangun ekosistem bioetanol nasional secara berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya akan memperkuat ketahanan energi Indonesia, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani sebagai penyedia bahan baku utama.

"Kalau ini kita lakukan secara konsisten, bukan hanya impor bensin yang bisa kita kurangi, tetapi kita juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, dan memperkuat kedaulatan energi nasional. Jadi manfaatnya dirasakan oleh negara sekaligus masyarakat," pungkas Bahlil. (*)