ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Baru menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang langsung bergerak cepat melakukan pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus utamanya adalah meningkatkan efektivitas program, memperkuat tata kelola, memastikan bantuan lebih tepat sasaran, serta memperluas layanan hingga menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Komitmen tersebut disampaikan Nanik, Kamis (4/6/2026). Menurutnya, seluruh anggaran dan sumber daya yang tersedia harus mampu memberikan manfaat maksimal bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi gizi.
"Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan," tegasnya.
Sebagai langkah awal, BGN melakukan penajaman sasaran penerima manfaat agar intervensi gizi lebih terfokus pada kelompok prioritas. Selain itu, pembangunan dapur baru untuk sementara dihentikan melalui kebijakan moratorium, sembari mengoptimalkan kapasitas dapur yang sudah beroperasi.
Pembenahan juga dilakukan pada aspek kualitas layanan melalui penguatan pembinaan dan standarisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini bertujuan memastikan setiap dapur penyedia makanan memenuhi standar keamanan pangan, kualitas layanan, serta kompetensi sumber daya manusia.
Nanik mengakui masih terdapat ketimpangan distribusi layanan MBG. Saat ini, sebagian besar dapur program terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi, sementara sejumlah daerah 3T masih membutuhkan penguatan layanan.
"Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan. Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia," katanya.
Lebih Fleksibel di Daerah 3T
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BGN menyiapkan berbagai skema implementasi yang lebih fleksibel di daerah 3T. Selain membangun fasilitas baru, BGN akan memanfaatkan sarana yang telah tersedia seperti kantin sekolah, dapur umum, dan fasilitas komunitas yang memenuhi standar operasional program.
BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari BUMN, perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, hingga organisasi lainnya untuk memperluas cakupan layanan MBG.
Di tengah proses pembenahan yang berlangsung, Nanik menegaskan bahwa kualitas makanan tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya, setiap makanan yang disalurkan harus aman, sehat, dan memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.
"Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami," ucap Nanik.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa penguatan tata kelola program akan dilakukan melalui integrasi data, validasi informasi, serta pengembangan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.
"Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid. Selain itu, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang sedang kami lakukan," ujar Agustina.
Selain pembenahan tata kelola, BGN juga memperkuat fokus intervensi pada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok ini dinilai menjadi kunci dalam upaya pencegahan stunting serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. (*)
Baca juga: Jelang Pengadaan 2026, Gus Ipul Tegaskan Tidak Ada Tempat Aman bagi Pelaku Korupsi di Kemensos
Belum ada komentar.
Kirimkan kritik, ide, dan aspirasi Anda melalui email resmi redaksi redaksiorbitnews@gmail.com. Suara Anda penting bagi kami.
