ORBIT-NEWS.COM, TEMANGGUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen memperluas akses pendidikan hingga wilayah pegunungan yang selama ini masih mengalami keterbatasan layanan sekolah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan di kawasan lereng Gunung Sumbing, Merbabu, dan Merapi guna menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat menghadiri Rembug Pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Temanggung, Rabu (3/6/2026). Dalam forum itu, sejumlah kepala daerah menyampaikan persoalan minimnya fasilitas pendidikan menengah di wilayah pegunungan yang menyebabkan sebagian anak kesulitan melanjutkan sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Luthfi langsung meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah melakukan pemetaan menyeluruh di sejumlah wilayah, terutama Kecamatan Bruno di Kabupaten Purworejo, kawasan lereng Merbabu di Kabupaten Magelang, serta lereng Sumbing yang meliputi Kabupaten Temanggung dan Magelang. Menurutnya, data yang akurat diperlukan untuk mengetahui jumlah anak yang putus sekolah akibat faktor jarak, keterbatasan akses transportasi, maupun kondisi ekonomi keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem.

"Saya minta dilakukan survei. Berapa anak yang tidak melanjutkan sekolah karena aksesnya jauh dan berapa yang terkendala kemiskinan ekstrem harus diketahui secara rinci. Data itu menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganannya," tegas Luthfi.

Ia menjelaskan, sektor pendidikan menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karenanya, Pemprov Jawa Tengah terus berupaya memastikan seluruh anak mendapatkan kesempatan belajar yang sama tanpa terkendala biaya maupun akses.

Baca juga: Jawa Tengah Cetak Sejarah, Pendidikan Koperasi Resmi Diterapkan dari SD hingga SMA

Program Pendidikan Gratis Sentuh 5.000 Siswa

Sebagai bentuk dukungan, pemerintah provinsi sebelumnya telah mengalokasikan program pendidikan gratis bagi 5.000 siswa dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta melalui skema kemitraan. Selain pembebasan biaya sekolah, bantuan juga mencakup kebutuhan pendukung pendidikan seperti seragam, perlengkapan belajar, dan buku sekolah.

Tak hanya memetakan jumlah anak putus sekolah, survei yang dilakukan juga akan mengidentifikasi ketersediaan fasilitas pendidikan menengah di daerah-daerah yang masih tergolong blank spot atau belum memiliki SMA maupun SMK negeri.

Luthfi menegaskan, apabila hasil kajian menunjukkan kebutuhan pembangunan sekolah baru dan lahan tersedia, maka usulan tersebut akan diprioritaskan dalam perencanaan anggaran pemerintah daerah.

"Daerah yang masih blank spot harus segera dikurangi. Jika lahannya siap dan kebutuhannya mendesak, pembangunan sekolah bisa langsung diproses," ujarnya.

Baca juga: SPMB SMANKO Jateng 2026 Dibuka, Kesempatan Emas bagi Atlet Muda Raih Prestasi dan Pendidikan Gratis

Langkah serupa sebelumnya telah diwujudkan melalui peresmian SMA Negeri 1 Kemalang di Kabupaten Klaten. Sekolah tersebut dibangun untuk melayani masyarakat di kawasan lereng Gunung Merapi yang sebelumnya belum memiliki akses pendidikan menengah negeri yang memadai.

Sementara itu, Bupati Temanggung Agus Setyawan menyebut masih terdapat tujuh wilayah di daerahnya yang masuk kategori blank spot pendidikan. Ia berharap pemerintah provinsi dapat mempercepat pembangunan sekolah menengah di kawasan tersebut.

Agus juga melaporkan perkembangan rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang saat ini tengah disiapkan lahannya. Pemerintah Kabupaten Temanggung sedang menyelesaikan proses relokasi warga yang menempati area calon pembangunan agar proyek tersebut dapat segera direalisasikan.

Dengan langkah pemetaan dan rencana pembangunan sekolah baru di berbagai wilayah pegunungan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan hanya karena faktor jarak maupun keterbatasan ekonomi. (*)