ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni harus menjadi momentum refleksi nasional untuk memperkuat implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh hanya diperingati melalui kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata.

Menurut Firman, Pancasila merupakan fondasi utama yang menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan zaman. Karena itu, peringatan Hari Lahir Pancasila perlu dimaknai sebagai pengingat untuk terus menjaga nilai-nilai persatuan, keadilan, dan kemanusiaan.

“Peringatan 1 Juni bukan seremoni. Ini pengingat keras bahwa Pancasila adalah fondasi rumah besar bernama Indonesia. Kalau fondasinya retak, atapnya pasti bocor,” jelasnya, Senin (1/6/2026).

Firman menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang membuat nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu yang paling menonjol adalah kesenjangan ekonomi yang masih terjadi di berbagai daerah.

Ia menyoroti bahwa amanat sila kelima, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, belum sepenuhnya terwujud bagi petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta tenaga pendidik yang masih menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan aktivitasnya.

Baca juga: Pemutakhiran Data Parpol 2026 Dibuka, KPU Banyumas Ingatkan Batas Waktu SIPOL 25 Juni

Meningkatnya Polarisasi Sosial

Selain persoalan ekonomi, Firman juga mengingatkan tentang meningkatnya polarisasi sosial yang dipicu oleh penyebaran informasi menyesatkan dan politik identitas di era digital. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi harus diimbangi dengan penguatan nilai persatuan agar tidak memecah belah masyarakat. Politisi Partai Golkar tersebut menilai sila ketiga, Persatuan Indonesia, saat ini menghadapi tantangan serius akibat maraknya hoaks dan perdebatan yang memicu perpecahan di media sosial.

Di sisi lain, Firman juga menekankan pentingnya keteladanan dari para pemimpin. Ia menyebut implementasi sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, harus dimulai dari pejabat publik, elite pemerintahan, serta tokoh masyarakat yang menjadi panutan warga.

“Kami tidak minta Pancasila dihafal. Kami minta Pancasila dihidupi, dijiwai, dan dirasakan. Dari warung, sawah, pabrik, sampai kantor pemerintah. Kalau negara hadir untuk rakyat kecil, Pancasila akan hidup dengan sendirinya,” tegasnya.

Sebagai anggota MPR RI yang aktif menyosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan hingga ke berbagai daerah, Firman juga mendorong penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila sejak usia dini. Ia mengusulkan agar pembacaan teks Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya menjadi kegiatan rutin sebelum proses belajar mengajar dimulai di sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas.

Baca juga: OTT KPK di Imigrasi Jakarta Barat Jadi Sorotan, DPR Minta Reformasi Total dan Penempatan SDM Berintegritas

Tidak hanya di lingkungan pendidikan, Firman menilai kebiasaan tersebut juga dapat diterapkan di berbagai instansi pemerintahan, mulai dari tingkat desa hingga pemerintah pusat sebagai upaya memperkuat semangat kebangsaan.

Menurutnya, langkah sederhana tersebut dapat membantu masyarakat memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari.

“Dengan cara itu, ideologi Pancasila akan lebih mudah dipahami, dijiwai, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkas Firman. (*)